Ukraina timur ingin merdeka, Amerika gerah
Rabu, 07 Mei 2014 - 08:57 WIB
Ukraina timur ingin merdeka, Amerika gerah
A
A
A
Sindonews.com – Dua wilayah di Ukraina timur, yakni Donetsk dan Luhansk menyiapkan referendum kemerdekaan atau pisah dari Ukraina. Referendum itu rencananya akan digelar 11 Mei 2014 nanti.
Rencana referendum kemeredekaan itu membuat Amerika Serikat (AS) yang komitmen mendukung Ukraina, gerah. Menteri Luar Negeri AS, John Kerry menolak upaya referendum dan menyebutnya sebagai rekayasa palsu dari kelompok pro-Rusia.
Kerry kembali menyalahkan Moskow atas rencana referendum kemerdekaan Ukraina timur itu. Dia memperingatkan, bahwa Washington bisa menjatuhkan sanksi yang lebih menyakitkan kepada Moskow atas upaya memecah belah Ukraina itu.
Menurutnya, rencana referendum yang palsu dan rekayasa itu hanya untuk menganggu pemilu presiden di Ukraina yang akan digelar 25 Mei 2014. Pemilu itu untuk memilih presiden baru Ukraina untuk menggantikan Viktor Yanukovych (sekutu Rusia) yang digulingkan beberapa waktu lalu. Jabatan presiden Ukraina untuk sementara dipegang Oleksandr Turchynov hingga presiden baru Ukraina terpilih.
Kerry menganggap referendum kemerdekaan dua wilayah Ukraina timur itu meniru langkah Crimea, wilayah Ukraina yang dianeksasi Rusia. “Kami juga sangat prihatin tentang upaya kelompok separatis pro –Rusia di Donetsk dan Luhansk yang mengatur dan membuat referendum kemerdekaan palsu pada 11 Mei 2014,” kata Kerry, seperti dilansir Reuters, Rabu (7/5/2014).
”Kami dengan tegas menolak upaya ilegal ini untuk memecah belah Ukraina lebih lanjut. Ini benar-benar mengulang apa yang terjadi dengan Crimea, dan tidak ada bangsa yang beradab yang mengakui hasil referendum palsu seperti itu,” imbuh Kerry.
Rencana referendum kemeredekaan itu membuat Amerika Serikat (AS) yang komitmen mendukung Ukraina, gerah. Menteri Luar Negeri AS, John Kerry menolak upaya referendum dan menyebutnya sebagai rekayasa palsu dari kelompok pro-Rusia.
Kerry kembali menyalahkan Moskow atas rencana referendum kemerdekaan Ukraina timur itu. Dia memperingatkan, bahwa Washington bisa menjatuhkan sanksi yang lebih menyakitkan kepada Moskow atas upaya memecah belah Ukraina itu.
Menurutnya, rencana referendum yang palsu dan rekayasa itu hanya untuk menganggu pemilu presiden di Ukraina yang akan digelar 25 Mei 2014. Pemilu itu untuk memilih presiden baru Ukraina untuk menggantikan Viktor Yanukovych (sekutu Rusia) yang digulingkan beberapa waktu lalu. Jabatan presiden Ukraina untuk sementara dipegang Oleksandr Turchynov hingga presiden baru Ukraina terpilih.
Kerry menganggap referendum kemerdekaan dua wilayah Ukraina timur itu meniru langkah Crimea, wilayah Ukraina yang dianeksasi Rusia. “Kami juga sangat prihatin tentang upaya kelompok separatis pro –Rusia di Donetsk dan Luhansk yang mengatur dan membuat referendum kemerdekaan palsu pada 11 Mei 2014,” kata Kerry, seperti dilansir Reuters, Rabu (7/5/2014).
”Kami dengan tegas menolak upaya ilegal ini untuk memecah belah Ukraina lebih lanjut. Ini benar-benar mengulang apa yang terjadi dengan Crimea, dan tidak ada bangsa yang beradab yang mengakui hasil referendum palsu seperti itu,” imbuh Kerry.
(mas)
