Hamas dan Fatah akan bahas rekonsiliasi nasional
Minggu, 13 April 2014 - 20:39 WIB
Hamas dan Fatah akan bahas rekonsiliasi nasional
A
A
A
Sindonews.com – Perdana Menteri Hamas, Ismail Haniya, mengatakan pada Minggu (13/4/2014), bahwa delegasi dari gerakan Fatah akan tiba di Jalur Gaza pada pekan depan untuk membahas rekonsiliasi nasional Palestina.
Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas memutuskan untuk mengirim delegasi ke Gaza untuk membahas kemungkinan rekonsiliasi nasional dengan gerakan Islam Hamas yang memerintah Gaza.
“Kunjungan ini dimaksudkan untuk membahas mekanisme konkret untuk membentuk pemerintah persatuan nasional dan menetapkan tanggal untuk mengadakan pemilihan umum,” ungkap Mustafa al Barghouti, pemimpin Inisiatif Nasional Palestina dan salah satu delegasi, seperti dilanasir Xinhua.
Hamas mengambil alih Gaza pada Juni 2007 lalu, setelah mengalahkan pasukan yang setia pada Abbas. Fatah sendiri saat ini memerintah Tepi Barat. Sejak awal keretakan Palestina, Hamas dan Fatah telah mencapai beberapa kesepakatan untuk membentuk pemerintah persatuan dan mempersiapkan untuk mengadakan pemilihan umum.
Namun, belum ada dari kesepakatan tersebut dilaksanakan hingga saat ini. Hal ini dikarenakan Hamas bersikeras bahwa pemilihan tidak dapat dilaksanakan sebelum isu-isu kontroversial diselesaikan.
Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas memutuskan untuk mengirim delegasi ke Gaza untuk membahas kemungkinan rekonsiliasi nasional dengan gerakan Islam Hamas yang memerintah Gaza.
“Kunjungan ini dimaksudkan untuk membahas mekanisme konkret untuk membentuk pemerintah persatuan nasional dan menetapkan tanggal untuk mengadakan pemilihan umum,” ungkap Mustafa al Barghouti, pemimpin Inisiatif Nasional Palestina dan salah satu delegasi, seperti dilanasir Xinhua.
Hamas mengambil alih Gaza pada Juni 2007 lalu, setelah mengalahkan pasukan yang setia pada Abbas. Fatah sendiri saat ini memerintah Tepi Barat. Sejak awal keretakan Palestina, Hamas dan Fatah telah mencapai beberapa kesepakatan untuk membentuk pemerintah persatuan dan mempersiapkan untuk mengadakan pemilihan umum.
Namun, belum ada dari kesepakatan tersebut dilaksanakan hingga saat ini. Hal ini dikarenakan Hamas bersikeras bahwa pemilihan tidak dapat dilaksanakan sebelum isu-isu kontroversial diselesaikan.
(esn)
