Menlu Palestina kecam sanksi ekonomi Israel
Jum'at, 11 April 2014 - 23:46 WIB
Menlu Palestina kecam sanksi ekonomi Israel
A
A
A
Sindonews.com – Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Malki, mengkritik keputusan Pemerintah Israel yang menjatuhkan sanksi ekonomi terhadap Otoritas Nasional Palestina (PNA). Menurutnya, hal ini menggoyahkan pembicaraan damai kedua belah pihak.
"Kami benar-benar mengutuk langkah ini. Israel harus berhenti melanggar hukum internasional," kata al-Malki pada kantor berita Xinhua, Jumat (11/4/2014). Menurutnya, hingga kini Israel belum secara resmi memberitahukan sanksi tersebut pada PNA.
Satu hari sebelumnya, para pejabat Israel mengumumkan, bahwa pendapatan pajak Israel yang didapat dari impor barang atas nama Palestina, yang nilainya lebih dari USD1 miliar per tahun, akan dibekukan. Langkah ini diambil Israel karena PNA mengajukan untuk bergabung dengan 15 badan PBB.
Israel juga telah memutuskan untuk menangguhkan partisipasinya dalam mengembangkan lapangan gas dari Jalur Gaza. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga telah memerintahkan kantor-kantor pemerintah untuk menghentikan kerjasama dengan PNA.
Meski demikian, al-Maliki menekankan, bahwa PNA akan terus berupaya untuk bergabung dengan badan-badan PBB. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, juga telah menandatangani dokumen permintaan bergabung dengan 15 badan PBB.
"Kami benar-benar mengutuk langkah ini. Israel harus berhenti melanggar hukum internasional," kata al-Malki pada kantor berita Xinhua, Jumat (11/4/2014). Menurutnya, hingga kini Israel belum secara resmi memberitahukan sanksi tersebut pada PNA.
Satu hari sebelumnya, para pejabat Israel mengumumkan, bahwa pendapatan pajak Israel yang didapat dari impor barang atas nama Palestina, yang nilainya lebih dari USD1 miliar per tahun, akan dibekukan. Langkah ini diambil Israel karena PNA mengajukan untuk bergabung dengan 15 badan PBB.
Israel juga telah memutuskan untuk menangguhkan partisipasinya dalam mengembangkan lapangan gas dari Jalur Gaza. Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, juga telah memerintahkan kantor-kantor pemerintah untuk menghentikan kerjasama dengan PNA.
Meski demikian, al-Maliki menekankan, bahwa PNA akan terus berupaya untuk bergabung dengan badan-badan PBB. Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, juga telah menandatangani dokumen permintaan bergabung dengan 15 badan PBB.
(esn)
