Jepang tolak hasil referendum Crimea
Senin, 17 Maret 2014 - 15:51 WIB
Jepang tolak hasil referendum Crimea
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah Jepang buka suara terkait hasil referendum Crimea yang dilaksanakan akhir pekan kemarin. Jepang menolak dengan tegas hasil referendum tersebut dan mengatakan itu adalah sesuatu yang ilegal.
" Referendum tidak sesuai dengan hukum, dan Jepang tidak menerima hasilnya ," ungkap Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshida Suga, seperti dilansir Xinhua, Senin (17/3/2014).
Seperti diketahui, hampir 97% rakyat Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia dibandingkan tetap bersama Ukraina. "Hal ini bertentangan dengan Konstitusi Ukraina yang menyatakan bahwa setiap perubahan potensi wilayahnya harus dilakukan melalui pemilihan nasional" ungkap juru bicara pemerintah Jepang itu.
"Kami akan mendesak Rusia untuk mematuhi sepenuhnya hukum internasional, menghormati kedaulatan dan integrasi wilayah Ukraina, dan tidak mencaplok Crimea," juru bicara tersebut menambahkan.
Sebelumnya, Barack Obama dan beberapa Menteri Luar Negeri Uni Eropa pun mengeluarkan respon yang senada, dia merasa sangat kesal dengan hasil referendum tersebut dan sedang menyiapkan sanksi untuk pemerintah Rusia.
" Referendum tidak sesuai dengan hukum, dan Jepang tidak menerima hasilnya ," ungkap Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Yoshida Suga, seperti dilansir Xinhua, Senin (17/3/2014).
Seperti diketahui, hampir 97% rakyat Crimea memilih untuk bergabung dengan Rusia dibandingkan tetap bersama Ukraina. "Hal ini bertentangan dengan Konstitusi Ukraina yang menyatakan bahwa setiap perubahan potensi wilayahnya harus dilakukan melalui pemilihan nasional" ungkap juru bicara pemerintah Jepang itu.
"Kami akan mendesak Rusia untuk mematuhi sepenuhnya hukum internasional, menghormati kedaulatan dan integrasi wilayah Ukraina, dan tidak mencaplok Crimea," juru bicara tersebut menambahkan.
Sebelumnya, Barack Obama dan beberapa Menteri Luar Negeri Uni Eropa pun mengeluarkan respon yang senada, dia merasa sangat kesal dengan hasil referendum tersebut dan sedang menyiapkan sanksi untuk pemerintah Rusia.
(esn)
