Kritik kasus HAM RI, tapi AS bungkam soal penyadapan
Jum'at, 28 Februari 2014 - 18:19 WIB
Kritik kasus HAM RI, tapi AS bungkam soal penyadapan
A
A
A
Sindonews.com- Departemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) merilis berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di 200 negara di seluruh dunia yang terjadi tahun 2003. Kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia juga tidak luput dari sorotan AS.
Melalui situsnya,state.gov, laporan bertajuk "Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Country Reports on Human Rights Practices for 2013", AS menempatkan Suriah pada peringkat pertama negara yang paling mengerikan dalam kasus pelanggaran HAM. Di mana, AS menyebut, 1.429 orang terbunuh dalam konflik Suriah.
Laporan itu tidak sempurna. Sebab, dari 200 negara yang diungkap catatan pelanggaran HAM, ternyata AS tidak dimasukkan.Padahal, selama ini kalangan aktivis dan pengacara AS terang-terangan menyebut pemerintah Barack Obama melakukan pelanggaran HAM, karena menyadap telepon dan internet terhadap warganya secara ilegal. Kasus itu terungkap berkat bocoran bekas kontraktor NSA, Edward Snowden.
Kembali ke laporan catatan kasus HAM versi AS itu. Khusus laporan yang menyoroti pelanggaran HAM di Indonesia, AS memulainya dengan me-reviewterpilihnya SBY sebagai Presiden Indonesia tahun 2009. Pengamat domestik dan internasional, lanjut laporan itu, menilai Pemilu Legislatif 2009 dan Pemilihan Presiden berlangsung bebas dan adil.
“Pihak berwenang umumnya mempertahankan kontrol efektif atas aparat keamanan, namun, ada kasus di mana unsur-unsur pasukan keamanan melakukan pelanggaran HAM,” bunyi laporan catatan kasus HAM di Indonesia yang dirilis AS, kemarin.
Contoh kasus pelanggaran HAM di era pemerintahan SBY yang disorot AS, salah satunya adalah kasus penyerangan penjara Cebongan, Yogyakarta oleh belasan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup 2 Menjangan tanggal tanggal 23 Maret 2013. Insiden itu menewaskan empat tahanan yang ditangkap karena diduga terlibat dalam pembunuhan anggota Kopassus sebelumya.
“Komnas HAM (Indonesia) melakukan penyelidikan independen pada kasus itu, dan menyebut ada pelanggaran HAM. Namun, kesimpulan umum mereka bertentangan dengan Menteri Pertahanan,” lanjut laporan AS itu.
Melalui situsnya,state.gov, laporan bertajuk "Bureau of Democracy, Human Rights and Labor Country Reports on Human Rights Practices for 2013", AS menempatkan Suriah pada peringkat pertama negara yang paling mengerikan dalam kasus pelanggaran HAM. Di mana, AS menyebut, 1.429 orang terbunuh dalam konflik Suriah.
Laporan itu tidak sempurna. Sebab, dari 200 negara yang diungkap catatan pelanggaran HAM, ternyata AS tidak dimasukkan.Padahal, selama ini kalangan aktivis dan pengacara AS terang-terangan menyebut pemerintah Barack Obama melakukan pelanggaran HAM, karena menyadap telepon dan internet terhadap warganya secara ilegal. Kasus itu terungkap berkat bocoran bekas kontraktor NSA, Edward Snowden.
Kembali ke laporan catatan kasus HAM versi AS itu. Khusus laporan yang menyoroti pelanggaran HAM di Indonesia, AS memulainya dengan me-reviewterpilihnya SBY sebagai Presiden Indonesia tahun 2009. Pengamat domestik dan internasional, lanjut laporan itu, menilai Pemilu Legislatif 2009 dan Pemilihan Presiden berlangsung bebas dan adil.
“Pihak berwenang umumnya mempertahankan kontrol efektif atas aparat keamanan, namun, ada kasus di mana unsur-unsur pasukan keamanan melakukan pelanggaran HAM,” bunyi laporan catatan kasus HAM di Indonesia yang dirilis AS, kemarin.
Contoh kasus pelanggaran HAM di era pemerintahan SBY yang disorot AS, salah satunya adalah kasus penyerangan penjara Cebongan, Yogyakarta oleh belasan anggota Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Grup 2 Menjangan tanggal tanggal 23 Maret 2013. Insiden itu menewaskan empat tahanan yang ditangkap karena diduga terlibat dalam pembunuhan anggota Kopassus sebelumya.
“Komnas HAM (Indonesia) melakukan penyelidikan independen pada kasus itu, dan menyebut ada pelanggaran HAM. Namun, kesimpulan umum mereka bertentangan dengan Menteri Pertahanan,” lanjut laporan AS itu.
(mas)
