Soal nama kapal, Singapura tekan RI agar tak buka luka lama
Jum'at, 07 Februari 2014 - 13:05 WIB
Soal nama kapal, Singapura tekan RI agar tak buka luka lama
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah Singapura menekan Pemerintah Indonesia agar tidak membuka luka lama dengan memberi nama kapal militer Angkatan Laut (AL) yang baru dengan nama KRI Usman Harun.
Nama Usman Harun, merupakan gabungan dari nama dua marinir Indonesia, Osman Mohamed Ali dan Harun Said yang dianggap terlibat pemboman di sebuah bangunan di Orchard Road pada tahun 1965. Tiga orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam insiden kala itu.
Dua marinir Indonesia itu, telah dieksekusi dengan hukuman gantung di Singapura, karena dianggap bersalah dalam pemboman tersebut. Wakil Perdana Menteri Singapura, Teo Chee Hean, Menteri Pertahanan Ng Eng Hen dan Menteri Luar Negeri K. Shanmugam, telah meminta Indonesia untuk mempertimbangkan perasaan Singapura. Bagi mereka, penamaan kapal itu membuka luka lama Singapura.
"Wakil PM Teo dan Menteri Ng En , atas nama Pemerintah Singapura, dengan hormat meminta agar Indonesia mempertimbangkan perasaan para korban dan keluarga mereka. Serta implikasi dan konsekuensi, ketika membuat keputusan untuk nama kapal perang dengan dua nama marinir itu,” kata juru bicara Teo, Yap Neng Jye, seperti dikutip Straits Times, Jumat (7/2/2014) .
Namun, bagi Indonesia, marinir Osman Mohamed Ali dan Harun Said dianggap pahlawan dan tidak akan mengubah rencana penamaan kapal baru buatan Inggris itu dengan nama KRI Usman Harun .
Yap mengatakan, masalah itu telah ditutup pada Mei 1973, ketika kemudian PM Lee Kuan Yew menaburkan bunga di makam dua marinir Indonesia itu. Sejak itu, kedua negara telah “melupakan”masalah ini untuk membangun hubungan kembali kedua negara.
“Penamaan kapal perang Indonesia setelah dua marinir yang melakukan pengeboman akan membuka kembali luka lama, bukan hanya di antara para korban dan keluarga mereka, tetapi juga untuk masyarakat Singapura,” ujar Yap.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, telah menegaskan, penamaan kapal itu tidak akan berubah. Kepada anggota DPR, Marty mengatakan, pihaknya telah mencatat keprihatinan Singapura.
Sedangkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia, Djoko Suyanto mengatakan hal senada.”Tidak boleh ada intervensi dari negara lain,” katanya, mengacu soal penamaan kapal baru milik militer Indonesia itu.
Nama Usman Harun, merupakan gabungan dari nama dua marinir Indonesia, Osman Mohamed Ali dan Harun Said yang dianggap terlibat pemboman di sebuah bangunan di Orchard Road pada tahun 1965. Tiga orang tewas dan 33 lainnya terluka dalam insiden kala itu.
Dua marinir Indonesia itu, telah dieksekusi dengan hukuman gantung di Singapura, karena dianggap bersalah dalam pemboman tersebut. Wakil Perdana Menteri Singapura, Teo Chee Hean, Menteri Pertahanan Ng Eng Hen dan Menteri Luar Negeri K. Shanmugam, telah meminta Indonesia untuk mempertimbangkan perasaan Singapura. Bagi mereka, penamaan kapal itu membuka luka lama Singapura.
"Wakil PM Teo dan Menteri Ng En , atas nama Pemerintah Singapura, dengan hormat meminta agar Indonesia mempertimbangkan perasaan para korban dan keluarga mereka. Serta implikasi dan konsekuensi, ketika membuat keputusan untuk nama kapal perang dengan dua nama marinir itu,” kata juru bicara Teo, Yap Neng Jye, seperti dikutip Straits Times, Jumat (7/2/2014) .
Namun, bagi Indonesia, marinir Osman Mohamed Ali dan Harun Said dianggap pahlawan dan tidak akan mengubah rencana penamaan kapal baru buatan Inggris itu dengan nama KRI Usman Harun .
Yap mengatakan, masalah itu telah ditutup pada Mei 1973, ketika kemudian PM Lee Kuan Yew menaburkan bunga di makam dua marinir Indonesia itu. Sejak itu, kedua negara telah “melupakan”masalah ini untuk membangun hubungan kembali kedua negara.
“Penamaan kapal perang Indonesia setelah dua marinir yang melakukan pengeboman akan membuka kembali luka lama, bukan hanya di antara para korban dan keluarga mereka, tetapi juga untuk masyarakat Singapura,” ujar Yap.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, telah menegaskan, penamaan kapal itu tidak akan berubah. Kepada anggota DPR, Marty mengatakan, pihaknya telah mencatat keprihatinan Singapura.
Sedangkan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia, Djoko Suyanto mengatakan hal senada.”Tidak boleh ada intervensi dari negara lain,” katanya, mengacu soal penamaan kapal baru milik militer Indonesia itu.
(mas)
