PBB: 48 warga Muslim dibantai di Myanmar
Jum'at, 24 Januari 2014 - 16:23 WIB
PBB: 48 warga Muslim dibantai di Myanmar
A
A
A
Sindonews.com - PBB telah mengkonfirmasi, bahwa setidaknya 48 warga Muslim tewas dibunuh ketika warga Budha menyerang sebuah desa di bagian barat Myanmar. Namun, Pemerintah Myanmar geram dan membantah laporan itu.
Sebuah penyelidikan yang dilakukan PBB, mengungkap bahwa pembantaian telah terjadi di Myanmar. PBB merilis sebuah pernyataan Kamis malam, bahwa ada laporan yang dapat dipercaya, yang menyebut 48 warga Muslim tewas dalam dua serangan secara terpisah.
”Saya menyesalkan hilangnya nyawa di Du Chee Yar Tan dan menyerukan kepada pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan penuh, cepat dan tidak memihak. Serta memastikan bahwa para korban dan keluarga mereka menerima keadilan,” kata Navi Pillay, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, seperti dikutip Fox News, Jumat (24/1/2014).
”Dengan menanggapi insiden ini dengan cepat dan tegas, Pemerintah Myanmar memiliki kesempatan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, yang akan memperkuat demokrasi dan supremasi hukum di Myanmar,” lanjut Pillay.
Pemerintah merespons laporan PBB itu dengan nada keras. Juru bicara kepresidenan, Ye Htut mengatakan, dia sangat keberatan dengan laporan PBB. ”Fakta-fakta dan angka tersebut benar-benar salah,” katanya.
Sebuah penyelidikan yang dilakukan PBB, mengungkap bahwa pembantaian telah terjadi di Myanmar. PBB merilis sebuah pernyataan Kamis malam, bahwa ada laporan yang dapat dipercaya, yang menyebut 48 warga Muslim tewas dalam dua serangan secara terpisah.
”Saya menyesalkan hilangnya nyawa di Du Chee Yar Tan dan menyerukan kepada pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan penuh, cepat dan tidak memihak. Serta memastikan bahwa para korban dan keluarga mereka menerima keadilan,” kata Navi Pillay, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, seperti dikutip Fox News, Jumat (24/1/2014).
”Dengan menanggapi insiden ini dengan cepat dan tegas, Pemerintah Myanmar memiliki kesempatan untuk menunjukkan transparansi dan akuntabilitas, yang akan memperkuat demokrasi dan supremasi hukum di Myanmar,” lanjut Pillay.
Pemerintah merespons laporan PBB itu dengan nada keras. Juru bicara kepresidenan, Ye Htut mengatakan, dia sangat keberatan dengan laporan PBB. ”Fakta-fakta dan angka tersebut benar-benar salah,” katanya.
(mas)
