Kongo teken kesepakatan damai dengan pemberontak M23
Jum'at, 13 Desember 2013 - 02:52 WIB
Kongo teken kesepakatan damai dengan pemberontak M23
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah Kongo pada Kamis (12/12/2013), menandatangani kesepakatan damai dengan pemberontak M23. Meski kesepakatan itu di atas kertas telah mengakhiri pemberontakan paling serius di Kongo dalam satu dekade terakhir, tapi banyak pihak yang ragu perang tak lagi meletus.
"Hari ini Pemerintah Kongo dan M23 telah menandatangani deklarasi masing-masing yang mencerminkan konsensus yang dicapai selama Dialog Kampala dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengakhiri kegiatan bersenjata M23," kata komunike bersama kedua pihak, seperti dikutip dari Reuters.
Menurut komunike itu, dua deklarasi yang ditandatangani bersama-sama terdiri dari 11 poin yang disepakati oleh kedua belah pihak. Deklarasi itu ditandatangani oleh Presiden Yoweri Museveni dari Uganda dan Presiden Joyce Banda dari Malawi.
Kesepakatan ini termasuk keputusan oleh M23 untuk mengakhiri pemberontakan dan mengubah dirinya menjadi partai politik dan amnesti kepada anggota M23. Namun, amnesti hanya akan diberikan pada anggota pemberontak M23 yang terlibat dalam pertempuran atau pemberontakan, bukan pada kejahatan perang.
"Dokumen ini sangat jelas, tidak ada selimut amnesti bagi mereka yang diduga melakukan tindak pidana dalam hal hukum internasional, kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Akan ada keadilan dan tidak ada amnesti buta. Apakah keadilan dilakukan di sini, di Kongo, atau di Den Haag,” kata Juru Bicara Pemerintah Kongo, Lambert Mende.
"Hari ini Pemerintah Kongo dan M23 telah menandatangani deklarasi masing-masing yang mencerminkan konsensus yang dicapai selama Dialog Kampala dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengakhiri kegiatan bersenjata M23," kata komunike bersama kedua pihak, seperti dikutip dari Reuters.
Menurut komunike itu, dua deklarasi yang ditandatangani bersama-sama terdiri dari 11 poin yang disepakati oleh kedua belah pihak. Deklarasi itu ditandatangani oleh Presiden Yoweri Museveni dari Uganda dan Presiden Joyce Banda dari Malawi.
Kesepakatan ini termasuk keputusan oleh M23 untuk mengakhiri pemberontakan dan mengubah dirinya menjadi partai politik dan amnesti kepada anggota M23. Namun, amnesti hanya akan diberikan pada anggota pemberontak M23 yang terlibat dalam pertempuran atau pemberontakan, bukan pada kejahatan perang.
"Dokumen ini sangat jelas, tidak ada selimut amnesti bagi mereka yang diduga melakukan tindak pidana dalam hal hukum internasional, kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan. Akan ada keadilan dan tidak ada amnesti buta. Apakah keadilan dilakukan di sini, di Kongo, atau di Den Haag,” kata Juru Bicara Pemerintah Kongo, Lambert Mende.
(esn)
