Penyadapan Australia disusupkan via program bantuan
Selasa, 10 Desember 2013 - 10:50 WIB
Penyadapan Australia disusupkan via program bantuan
A
A
A
Sindonews.com – Motif baru skandal penyadapan yang dilakukan intelijen Australia terungkap. Mereka menyusupkan alat penyadapan melalui program bantuan dari Australia.
Motif itu yang diyakini dialami pihak Pemerintah Timor Leste. Pemerintah yang dulunya bagian dari Indonesia itu, pada Selasa (10/12/2013), mengatakan, sejumlah mata-mata Australia diduga menyadap kantor pemerintah mereka, melalui program bantuan.
Timor Leste yang terlibat kasus arbitrase di Den Haag untuk melawan Australia, menuduh penyadapan yang dilakukan Australia untuk meraup keuntungan komersial selama negosiasi royalti gas alam Laut Timor.
”Kami pikir, kami telah mengidentifikasi orang-orang dari tim yang datang untuk melakukan penyadapan tersebut. Kami memiliki nama-nama mereka,” kata Alfredo Pires, Menteri Sumber Daya Alam Timor Leste, kepada media Australia, Sydney Morning Herald. ”Mereka adalah laki-laki, bersama dengan seorang mata-mata wanita,” lanjut Pires.
Saksi kunci Timor Leste dalam kasus penyadapan yang tengah diadukan di Den Haag, adalah mantan perwaira intelijen dari Secret Service Intelligence (ASIS) Australia. Saksi itu, diduga mengetahui motif proyek bantuan renovasi kantor kabinet Timor Leste yang disusupi alat penyadapan untuk menguping pembicaraan perjanjian royalti gas alam pada tahun 2004.
Namun, Pires menolak menyebutkan nama orang-orang dari tim itu. Namun, dia mamastikan, salah satu dari mereka masih bekerja di luar negeri dengan nama yang sama.
Menurut Pires, alat penyadapan itu diduga dipasang di kantor perdana menteri dan ruangan yang kerap digunakan untuk rapat kabinet. ”Alat itu diselundupkan oleh kurir diplomatik,” ujarnya. ”Penyadapan ini dilakukan melalui proyek bantuan.”
Sementara itu, Pemimpin Hijau Australia, Christine Milne, mengatakan klaim itu menganggu kepercayaan badan bantuan yang bekerja. ”Ini benar-benar berarti orang yang bekerja dalam program bantuan Australia di seluruh dunia akan berada di bawah kecurigaan,” ujarnya kepada wartawan.
”Ini benar-benar penting, sekarang Pemerintah Australia perlu diselidiki atas tindakan yang melampui batas,” lanjut Milne.
Motif itu yang diyakini dialami pihak Pemerintah Timor Leste. Pemerintah yang dulunya bagian dari Indonesia itu, pada Selasa (10/12/2013), mengatakan, sejumlah mata-mata Australia diduga menyadap kantor pemerintah mereka, melalui program bantuan.
Timor Leste yang terlibat kasus arbitrase di Den Haag untuk melawan Australia, menuduh penyadapan yang dilakukan Australia untuk meraup keuntungan komersial selama negosiasi royalti gas alam Laut Timor.
”Kami pikir, kami telah mengidentifikasi orang-orang dari tim yang datang untuk melakukan penyadapan tersebut. Kami memiliki nama-nama mereka,” kata Alfredo Pires, Menteri Sumber Daya Alam Timor Leste, kepada media Australia, Sydney Morning Herald. ”Mereka adalah laki-laki, bersama dengan seorang mata-mata wanita,” lanjut Pires.
Saksi kunci Timor Leste dalam kasus penyadapan yang tengah diadukan di Den Haag, adalah mantan perwaira intelijen dari Secret Service Intelligence (ASIS) Australia. Saksi itu, diduga mengetahui motif proyek bantuan renovasi kantor kabinet Timor Leste yang disusupi alat penyadapan untuk menguping pembicaraan perjanjian royalti gas alam pada tahun 2004.
Namun, Pires menolak menyebutkan nama orang-orang dari tim itu. Namun, dia mamastikan, salah satu dari mereka masih bekerja di luar negeri dengan nama yang sama.
Menurut Pires, alat penyadapan itu diduga dipasang di kantor perdana menteri dan ruangan yang kerap digunakan untuk rapat kabinet. ”Alat itu diselundupkan oleh kurir diplomatik,” ujarnya. ”Penyadapan ini dilakukan melalui proyek bantuan.”
Sementara itu, Pemimpin Hijau Australia, Christine Milne, mengatakan klaim itu menganggu kepercayaan badan bantuan yang bekerja. ”Ini benar-benar berarti orang yang bekerja dalam program bantuan Australia di seluruh dunia akan berada di bawah kecurigaan,” ujarnya kepada wartawan.
”Ini benar-benar penting, sekarang Pemerintah Australia perlu diselidiki atas tindakan yang melampui batas,” lanjut Milne.
(mas)
