China tuntut penjelasan Spanyol soal perintah penangkapan Zemin
Rabu, 20 November 2013 - 23:59 WIB
China tuntut penjelasan Spanyol soal perintah penangkapan Zemin
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah China menuntut "klarifikasi" dari Madrid setelah pengadilan Spanyol mengeluarkan surat perintah penangkapan internasional bagi mantan Presiden China, Jiang Zemin, atas dugaan genosida di Tibet.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hong Lei, mengatakan, bahwa pejabat China telah melihat laporan tentang surat penahanan dan meminta pemerintah Spanyol untuk melakukan "klarifikasi ".
“Jika laporan tersebut benar, China mengungkapkan ketidakpuasan yang kuat dan oposisi perusahaan kepada instansi terkait di Spanyol. Beijing berharap pihak berwenang Spanyol tidak melakukan hal-hal yang merugikan pihak China dan hubungan antara China dan Spanyol," jelas Lei, seperti dikutip dari AFP, Rabu (20/11/2013).
Satu hari sebelumnya, Pengadilan Nasional Spanyol telah mengeluarkan surat perintah untuk Zemin yang pernah menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Partai Komunis China. Surat perintah ini dikeluarkan di bawah doktrin yurisdiksi universal, yang memungkinkan pengadilan untuk menyentuh beberapa pelanggaran HAM yang terjadi di negara-negara lain .
Kelompok Hak Asasi Tibet membawa kasus terhadap Zemin, mantan PM China Li Peng dan tiga pejabat China lainnya. Kelompok HAM Tibet menuduh mereka bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, dan terorisme terhadap warga Tibet pada era 1980-an dan 1990-an.
Lei sendiri menyalahkan "separatis Tibet" yang dianggapnya telah menggunakan rumor dan fitnah untuk membuat tuduhan palsu terhadap China. "Cara tersebut ditakdirkan untuk gagal. Posisi China pada isu-isu terkait Tibet jelas dan konsisten," ujar Lei.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Hong Lei, mengatakan, bahwa pejabat China telah melihat laporan tentang surat penahanan dan meminta pemerintah Spanyol untuk melakukan "klarifikasi ".
“Jika laporan tersebut benar, China mengungkapkan ketidakpuasan yang kuat dan oposisi perusahaan kepada instansi terkait di Spanyol. Beijing berharap pihak berwenang Spanyol tidak melakukan hal-hal yang merugikan pihak China dan hubungan antara China dan Spanyol," jelas Lei, seperti dikutip dari AFP, Rabu (20/11/2013).
Satu hari sebelumnya, Pengadilan Nasional Spanyol telah mengeluarkan surat perintah untuk Zemin yang pernah menjabat sebagai Kepala Negara dan Kepala Partai Komunis China. Surat perintah ini dikeluarkan di bawah doktrin yurisdiksi universal, yang memungkinkan pengadilan untuk menyentuh beberapa pelanggaran HAM yang terjadi di negara-negara lain .
Kelompok Hak Asasi Tibet membawa kasus terhadap Zemin, mantan PM China Li Peng dan tiga pejabat China lainnya. Kelompok HAM Tibet menuduh mereka bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, penyiksaan, dan terorisme terhadap warga Tibet pada era 1980-an dan 1990-an.
Lei sendiri menyalahkan "separatis Tibet" yang dianggapnya telah menggunakan rumor dan fitnah untuk membuat tuduhan palsu terhadap China. "Cara tersebut ditakdirkan untuk gagal. Posisi China pada isu-isu terkait Tibet jelas dan konsisten," ujar Lei.
(esn)
