Palestina luncurkan kampanye internasional untuk boikot pemukiman Israel
Minggu, 27 Oktober 2013 - 23:48 WIB
Palestina luncurkan kampanye internasional untuk boikot pemukiman Israel
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah Palestina meluncurkan kampanye melawan permukiman Israel yang dibangun di atas tanah yang diduduki negara yahudi itu. Kampanye itu mendesak perusahaan-perusahaan asing untuk memboikot pembangunan pemukiman Israel.
Ihab Bseiso, Juru Bicara Pemerintah Palestina, mengatakan kepada Xinhua, bahwa pihaknya telah menulis surat yang ditujukan pada ratusan perusahaan asing, dalam upaya untuk mencari dukungan mereka.
"Surat-surat Palestina menegaskan, bahwa berurusan dengan pemukiman ilegal Israel adalah melanggar hukum internasional dan melanggar resolusi anti pemukiman yang dikeluarkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia Internasional," kata Bseiso, Sabtu (26/10/2013). Menurutnya, beberapa perusahaan tertentu di sejumlah negara telah merespon positif.
Ini adalah pertama kalinya Pemerintah Palestina melakukan kampanye tersebut terhadap pemukiman Israel. Sebuah sumber di Pemerintahan Palestina mengkonfirmasi, bahwa surat dikirim ke 500 perusahaan di 50 negara di Eropa, Asia, Amerika Latin, dan Afrika.
Sumber itu mengatakan kepada Xinhua, bahwa kampanye juga menargetkan perusahaan Israel yang memiliki hubungan dengan permukiman Israel dan beroperasi di luar negeri. Peluncuran kampanye bertepatan dengan keputusan final Uni Eropa yang menyerukan negara-negara anggotanya untuk tidak berurusan dengan lembaga-lembaga finansial Israel, milik pemukiman Israel.
Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, juga telah meminta semua perusahaan Eropa dan internasional yang beroperasi di permukiman Israel untuk segera berhenti bekerja di sana. “Karena ini adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional," tegas Abbas.
Ihab Bseiso, Juru Bicara Pemerintah Palestina, mengatakan kepada Xinhua, bahwa pihaknya telah menulis surat yang ditujukan pada ratusan perusahaan asing, dalam upaya untuk mencari dukungan mereka.
"Surat-surat Palestina menegaskan, bahwa berurusan dengan pemukiman ilegal Israel adalah melanggar hukum internasional dan melanggar resolusi anti pemukiman yang dikeluarkan oleh Dewan Hak Asasi Manusia Internasional," kata Bseiso, Sabtu (26/10/2013). Menurutnya, beberapa perusahaan tertentu di sejumlah negara telah merespon positif.
Ini adalah pertama kalinya Pemerintah Palestina melakukan kampanye tersebut terhadap pemukiman Israel. Sebuah sumber di Pemerintahan Palestina mengkonfirmasi, bahwa surat dikirim ke 500 perusahaan di 50 negara di Eropa, Asia, Amerika Latin, dan Afrika.
Sumber itu mengatakan kepada Xinhua, bahwa kampanye juga menargetkan perusahaan Israel yang memiliki hubungan dengan permukiman Israel dan beroperasi di luar negeri. Peluncuran kampanye bertepatan dengan keputusan final Uni Eropa yang menyerukan negara-negara anggotanya untuk tidak berurusan dengan lembaga-lembaga finansial Israel, milik pemukiman Israel.
Sebelumnya, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, juga telah meminta semua perusahaan Eropa dan internasional yang beroperasi di permukiman Israel untuk segera berhenti bekerja di sana. “Karena ini adalah pelanggaran nyata terhadap hukum internasional," tegas Abbas.
(esn)
