Iran desak reformasi di PBB
Selasa, 22 Oktober 2013 - 19:56 WIB
Iran desak reformasi di PBB
A
A
A
Sindonews.com - Wakil Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araqchi, menyerukan PBB untuk melakukan sebuah reformasi guna mencerminkan meningkatnya peran negara-negara berkembang, Selasa (22/10/2013).
"Untuk melanjutkan kehadirannya di kancah politik dan ekonomi internasional, PBB perlu melakukan sebuah reformasi fundamental," ungkap Araqchi dalam perayaan 68 tahun pemberlakukan piagam PBB di Tehran yang juga dihadiri Helen Clark, pejabat Program Pembangunan PBB (UNDP), seperti dilansir, ISNA, kantor berita Iran.
"Reformasi ini harus mencerminkan perubahan dalam tatanan global, terutama peningkatan peran sejumlah negara berkembang, hak sejumlah bangsa untuk menentukan nasib mereka sendiri dan memungkinkan negara mereka menikmati teknologi baru," ungkap Araqchi.
Araqchi juga menyinggung sanksi ekonomi internasional atas program pengayaan nuklir Iran yang menggoyangkan ekonomi Iran.
"Sanksi itu ilegal, tidak manusiawi dan merupakan bentuk penindasan untuk menargetkan warga Iran. Di saat yang bersamaan Pemerintah Iran tengah mengembangkan program nasional seperti kesehatan, pendidikan dan memerangi kemiskinan," papar Araqchi.
"Penjatuhan sanksi tersebut sifatnya tidak adil bagi negara-negara berkembang. Hal itu tidak hanya bertentangan dengan piagam PBB, tetapi juga menyebabkan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan dunia," pungkas katanya.
"Untuk melanjutkan kehadirannya di kancah politik dan ekonomi internasional, PBB perlu melakukan sebuah reformasi fundamental," ungkap Araqchi dalam perayaan 68 tahun pemberlakukan piagam PBB di Tehran yang juga dihadiri Helen Clark, pejabat Program Pembangunan PBB (UNDP), seperti dilansir, ISNA, kantor berita Iran.
"Reformasi ini harus mencerminkan perubahan dalam tatanan global, terutama peningkatan peran sejumlah negara berkembang, hak sejumlah bangsa untuk menentukan nasib mereka sendiri dan memungkinkan negara mereka menikmati teknologi baru," ungkap Araqchi.
Araqchi juga menyinggung sanksi ekonomi internasional atas program pengayaan nuklir Iran yang menggoyangkan ekonomi Iran.
"Sanksi itu ilegal, tidak manusiawi dan merupakan bentuk penindasan untuk menargetkan warga Iran. Di saat yang bersamaan Pemerintah Iran tengah mengembangkan program nasional seperti kesehatan, pendidikan dan memerangi kemiskinan," papar Araqchi.
"Penjatuhan sanksi tersebut sifatnya tidak adil bagi negara-negara berkembang. Hal itu tidak hanya bertentangan dengan piagam PBB, tetapi juga menyebabkan ancaman serius bagi perdamaian dan keamanan dunia," pungkas katanya.
(esn)
