Anggap berstandar ganda, Saudi tolak kursi DK PBB
Jum'at, 18 Oktober 2013 - 17:00 WIB
Anggap berstandar ganda, Saudi tolak kursi DK PBB
A
A
A
Sindonews.com- Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, pada Jumat (18/10/2013), menyatakan tidak akan mengambil posisi kursi Dewan Keamanan PBB yang digilir tersebut. Alasannya, mereka menganggap kebijakan DK PBB menerapkan standar ganda dalam mengatasi konflik di berbagai negara.
Kritik keras Arab Saudi untuk DK PBB itu merupakan yang kedua kali. Mereka menilai DK PBB tidak berdaya untuk menghentikan perang sipil di Suriah yang telah menewaskan lebih dari 100 ribu orang.
”Kerajaan ini melihat bahwa mekanisme, metode dan kerja Dewan Keamanan berstandar ganda dalam menjalankan tugasnya menjaga perdamaian dunia,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, yang disiarkan kantor berita negara SPA.
Sebelumnya, Arab Saudi, bersama dengan Chad dan Nigeria terpilih untuk menduduki kursi DK PBB untuk periode dua tahun. Negara-negara tersebut terpilih melalui forum Majelis Umum PBB pada Kamis kemarin.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, mengatakan, mereka tidak akan mengambil kursi DK PBB, sampai kebijakan DK PBB direformasi. Arab Saudi yang merupakan sekutu AS, telah marah atas kegagalan DK PBB dalam membantu oposisi Suriah yang berjuang untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Arab Saudi juga marah, karena DK PBB tak berdaya untuk membantu Palestina dalam mengakhiri pendudukan Israel selama lebih dari empat dekade.
Selama ini kebijakan DK PBB terpecah, terutama dalam mengatasi konflik di Suriah. Di mana Rusia dan China selalu memveto resolusi yang diusung negara-negara Barat untuk menghukum rezim Assad. Arab Saudi selama ini mendukung perjuangan oposisi atau pemberontak untuk menggulingkan rezim Assad.
Awal bulan ini, menteri luar negeri Arab Saudi telah membatalkan kehadirannya untuk pidato di Sidang Majelis Umum PBB di New York, karena kecewa dengan DK PBB yang lamban dalam mengatasi krisis Suriah dan Palestina.
Kritik keras Arab Saudi untuk DK PBB itu merupakan yang kedua kali. Mereka menilai DK PBB tidak berdaya untuk menghentikan perang sipil di Suriah yang telah menewaskan lebih dari 100 ribu orang.
”Kerajaan ini melihat bahwa mekanisme, metode dan kerja Dewan Keamanan berstandar ganda dalam menjalankan tugasnya menjaga perdamaian dunia,” bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, yang disiarkan kantor berita negara SPA.
Sebelumnya, Arab Saudi, bersama dengan Chad dan Nigeria terpilih untuk menduduki kursi DK PBB untuk periode dua tahun. Negara-negara tersebut terpilih melalui forum Majelis Umum PBB pada Kamis kemarin.
Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, mengatakan, mereka tidak akan mengambil kursi DK PBB, sampai kebijakan DK PBB direformasi. Arab Saudi yang merupakan sekutu AS, telah marah atas kegagalan DK PBB dalam membantu oposisi Suriah yang berjuang untuk menggulingkan Presiden Bashar al-Assad. Arab Saudi juga marah, karena DK PBB tak berdaya untuk membantu Palestina dalam mengakhiri pendudukan Israel selama lebih dari empat dekade.
Selama ini kebijakan DK PBB terpecah, terutama dalam mengatasi konflik di Suriah. Di mana Rusia dan China selalu memveto resolusi yang diusung negara-negara Barat untuk menghukum rezim Assad. Arab Saudi selama ini mendukung perjuangan oposisi atau pemberontak untuk menggulingkan rezim Assad.
Awal bulan ini, menteri luar negeri Arab Saudi telah membatalkan kehadirannya untuk pidato di Sidang Majelis Umum PBB di New York, karena kecewa dengan DK PBB yang lamban dalam mengatasi krisis Suriah dan Palestina.
(mas)
