Ini jawaban akhir PM Australia soal 'manusia perahu'
Selasa, 01 Oktober 2013 - 15:36 WIB
Ini jawaban akhir PM Australia soal 'manusia perahu'
A
A
A
Sindonews.com – Perdana Menteri Australia, Tony Abbott, saat berkunjung ke Jakarta, Selasa (1/10/2013), akhirnya bersedia berkomentar soal kebijakan pencegahan para pencari suaka. Abbott sempat menghindari isu “manusia perahu” itu pada media, karena memicu ketegangan diplomatik dengan Indonesia.
Abbott yang ke Jakarta untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan, Australia tetap dengan kebijakannya, yakni mencegah tindakan penyelundupan manusia. Dia menyebut, masalah penyelundupan manusia itu dengan istilah “momok bengis”.
Abbott juga berkomentar soal kekhawatiran Indonesia, bahwa kebijakan pencegahan laju “manusia perahu” akan mengusik kedaulatan Indonesia. ”Saya menyampaikan sangat jelas, bahwa ini adalah masalah kedaulatan bagi kami, dan saya pikir bahwa di pihak Indonesia, ada keinginan untuk menjadi mitra untuk memastikan ‘momok bengis’ ini berakhir,” ujarnya, kepada wartawan.
”Kami 100 persen berkomitmen untuk menghentikan ‘manusia perahu’, kami 100 persen berkomitmen untuk kebijakan yang kami ambil guna menghentikan kapal (pencari suaka),” lanjut Abbott.
Abbott yang menjadi PM Australia setelah menang telak pada pemilu bulan September 2013, memang menjadikan kebijakan pencegahan “manusia perahu” sebagai agenda kabinetnya.
Namun, rencana kebijakannya sempat membuat Indonesia gusar. Salah satunya, menempatkan polisi-polisi Australia di wilayah Indonesia, dan membeli kapal-kapa nelayan Indonesia untuk mencegah laju ”manusia perahu”.
”Kebijakan kami, yang telah kami sampaikan berulang kali, bahwa kami berhak untuk menderek kapal di sekitar tempat itu,” ucapnya. ”Angkatan Laut Australia akan menderak kapal itu kembali ke Indonesia,” lanjut Abbott, tanpa merinci lokasi penempatan kapal penderak tersebut.
Abbott yang ke Jakarta untuk bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengatakan, Australia tetap dengan kebijakannya, yakni mencegah tindakan penyelundupan manusia. Dia menyebut, masalah penyelundupan manusia itu dengan istilah “momok bengis”.
Abbott juga berkomentar soal kekhawatiran Indonesia, bahwa kebijakan pencegahan laju “manusia perahu” akan mengusik kedaulatan Indonesia. ”Saya menyampaikan sangat jelas, bahwa ini adalah masalah kedaulatan bagi kami, dan saya pikir bahwa di pihak Indonesia, ada keinginan untuk menjadi mitra untuk memastikan ‘momok bengis’ ini berakhir,” ujarnya, kepada wartawan.
”Kami 100 persen berkomitmen untuk menghentikan ‘manusia perahu’, kami 100 persen berkomitmen untuk kebijakan yang kami ambil guna menghentikan kapal (pencari suaka),” lanjut Abbott.
Abbott yang menjadi PM Australia setelah menang telak pada pemilu bulan September 2013, memang menjadikan kebijakan pencegahan “manusia perahu” sebagai agenda kabinetnya.
Namun, rencana kebijakannya sempat membuat Indonesia gusar. Salah satunya, menempatkan polisi-polisi Australia di wilayah Indonesia, dan membeli kapal-kapa nelayan Indonesia untuk mencegah laju ”manusia perahu”.
”Kebijakan kami, yang telah kami sampaikan berulang kali, bahwa kami berhak untuk menderek kapal di sekitar tempat itu,” ucapnya. ”Angkatan Laut Australia akan menderak kapal itu kembali ke Indonesia,” lanjut Abbott, tanpa merinci lokasi penempatan kapal penderak tersebut.
(mas)
