Sekjen PBB serukan transparansi pemilu di Fiji
Minggu, 29 September 2013 - 02:45 WIB
Sekjen PBB serukan transparansi pemilu di Fiji
A
A
A
Sindonews.com – Sekjen PBB, Ban Ki-moon, pada Sabtu (28/9/2013), menyerukan pada Perdana Menteri Fiji, Voreqe Bainimarama, agar memastikan pemilu tahun depan di Fiji berlangsung transparan dan demokratis.
Ki-moon dan Bainimarama mengadakan pembicaraan, setelah PM Fiji itu berpidato di sidang Majelis Umum PBB, pekan ini di New York, Amerika Serikat. Ki-moon memperingatkan soal sanksi internasional bagi Fiji yang dihadapi negara itu selama kudeta militer.
"Sekjen menegaskan kembali harapannya, bahwa pemilu 2014 mendatang akan berlangsung secara transparan, partisipatif, dan demokratis," kata juru bicara Ki-moon, Martin Nesirky. "Dia mendorong upaya Fiji untuk memulihkan pemerintah yang sah dan ketertiban konstitusional sesegera mungkin," tambah Nesirky, seperti dikutip dari AFP.
Sebelumnya, pada bulan ini Selandia Baru telah mengurangi beberapa sanksi terhadap Fiji. Sementara Forum Pasifik Island mengatakan, Fiji bisa kembali ke kelompok itu jika pemilu berlangsung seperti yang dijanjikan.
Dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB, Bainimarama mengangkat konstitusi baru, bahwa pemerintah militer telah membentuk dan bersikeras bahwa Fiji sedang menuju "masa depan yang cerah". Bainimarama juga mengecam sejumlah negara, termasuk Australia, Amerika Serikat, dan Inggris yang memberlakukan sanksi bagi Fiji setelah kudeta militer 2006 di Fiji.
"Mereka meninggalkan kami dan berusaha untuk menghukum kita dengan sanksi. Kami meminta bantuan dan pemahaman mereka, tetapi mereka berpaling dari kami. Mereka memilih untuk mendukung bentuk demokrasi, pemerintahan dan keadilan di Fiji, tapi mereka tidak akan pernah menerima untuk diri mereka sendiri," katanya.
Ki-moon dan Bainimarama mengadakan pembicaraan, setelah PM Fiji itu berpidato di sidang Majelis Umum PBB, pekan ini di New York, Amerika Serikat. Ki-moon memperingatkan soal sanksi internasional bagi Fiji yang dihadapi negara itu selama kudeta militer.
"Sekjen menegaskan kembali harapannya, bahwa pemilu 2014 mendatang akan berlangsung secara transparan, partisipatif, dan demokratis," kata juru bicara Ki-moon, Martin Nesirky. "Dia mendorong upaya Fiji untuk memulihkan pemerintah yang sah dan ketertiban konstitusional sesegera mungkin," tambah Nesirky, seperti dikutip dari AFP.
Sebelumnya, pada bulan ini Selandia Baru telah mengurangi beberapa sanksi terhadap Fiji. Sementara Forum Pasifik Island mengatakan, Fiji bisa kembali ke kelompok itu jika pemilu berlangsung seperti yang dijanjikan.
Dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB, Bainimarama mengangkat konstitusi baru, bahwa pemerintah militer telah membentuk dan bersikeras bahwa Fiji sedang menuju "masa depan yang cerah". Bainimarama juga mengecam sejumlah negara, termasuk Australia, Amerika Serikat, dan Inggris yang memberlakukan sanksi bagi Fiji setelah kudeta militer 2006 di Fiji.
"Mereka meninggalkan kami dan berusaha untuk menghukum kita dengan sanksi. Kami meminta bantuan dan pemahaman mereka, tetapi mereka berpaling dari kami. Mereka memilih untuk mendukung bentuk demokrasi, pemerintahan dan keadilan di Fiji, tapi mereka tidak akan pernah menerima untuk diri mereka sendiri," katanya.
(esn)
