Afsel tolak aksi militer sepihak terhadap Suriah
Sabtu, 07 September 2013 - 01:31 WIB
Afsel tolak aksi militer sepihak terhadap Suriah
A
A
A
Sindonews.com – Afrika Selatan (Afsel) tidak mendukung intervensi militer di Suriah, karena tindakan tersebut belum disetujui oleh Dewan Keamanan PBB. Demikian dinyatakan oleh pejabat Afsel, Jumat (6/9/2013).
Wakil Menteri Hubungan dan Kerjasama Internasional Afsel, Ebrahim Ebrahim, mengatakan pada wartawan di Pretoria, bahwa negaranya prihatin dengan kerusuhan politik di Suriah. “Afsel mengutuk dugaan penggunaan senjata kimia yang mengakibatkan kematian orang yang tidak bersalah di Distrik Ghouta, di Damaskus timur, bulan lalu,” kata Ebrahim.
"Penggunaan senjata ini di Suriah adalah masalah serius , yang jelas kita kutuk. Tidak ada penyebab yang bisa membenarkan penggunaan senjata pemusnah massal," lanjut Ebrahim, seperti dikutip dari Xinhua. Ia menegaskan, Afsel tidak akan mendukung aksi militer terhadap pemerintah Suriah tanpa mandat dari DK PBB.
"Piagam PBB , yang merupakan standar tertinggi hukum internasional, jelas menyatakan bahwa hanya DK PBB yang dapat mengeluarkan mandat penggunaan kekuatan militer. Dan, hanya jika tindakan-tindakan lain yang dianggap tidak memadai dalam mewujudkan resolusi damai dari situasi konflik," katanya.
Afsel menyerukan negara-negara lain untuk memberikan kesempatan bagi inspektur PBB untuk menyimpulkan penyelidikan mereka, tentang apakah pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri atau tidak.
Ia mendesak semua pihak di Suriah untuk terlibat dalam dialog guna mendapatkan solusi damai terhadap perbedaan politik mereka. Afsel juga menyerukan anggota DK PBB untuk bersatu dalam mendesak Suriah untuk mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan.
Wakil Menteri Hubungan dan Kerjasama Internasional Afsel, Ebrahim Ebrahim, mengatakan pada wartawan di Pretoria, bahwa negaranya prihatin dengan kerusuhan politik di Suriah. “Afsel mengutuk dugaan penggunaan senjata kimia yang mengakibatkan kematian orang yang tidak bersalah di Distrik Ghouta, di Damaskus timur, bulan lalu,” kata Ebrahim.
"Penggunaan senjata ini di Suriah adalah masalah serius , yang jelas kita kutuk. Tidak ada penyebab yang bisa membenarkan penggunaan senjata pemusnah massal," lanjut Ebrahim, seperti dikutip dari Xinhua. Ia menegaskan, Afsel tidak akan mendukung aksi militer terhadap pemerintah Suriah tanpa mandat dari DK PBB.
"Piagam PBB , yang merupakan standar tertinggi hukum internasional, jelas menyatakan bahwa hanya DK PBB yang dapat mengeluarkan mandat penggunaan kekuatan militer. Dan, hanya jika tindakan-tindakan lain yang dianggap tidak memadai dalam mewujudkan resolusi damai dari situasi konflik," katanya.
Afsel menyerukan negara-negara lain untuk memberikan kesempatan bagi inspektur PBB untuk menyimpulkan penyelidikan mereka, tentang apakah pemerintah Suriah menggunakan senjata kimia terhadap rakyatnya sendiri atau tidak.
Ia mendesak semua pihak di Suriah untuk terlibat dalam dialog guna mendapatkan solusi damai terhadap perbedaan politik mereka. Afsel juga menyerukan anggota DK PBB untuk bersatu dalam mendesak Suriah untuk mencapai penyelesaian yang dinegosiasikan.
(esn)
