ASEAN satu suara masalah Laut China Selatan
ASEAN satu suara masalah Laut China Selatan
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa, mengatakan, semua menteri luar negeri anggota ASEAN sepakat untuk menyatukan pandangan untuk menyelesaikan masalah Laut China Selatan saat bertemu dengan sejumlah mitranya, Jumat (16/8/2013).
"Ini bukan hal yang tercipta begitu saja. Hal ini nantinya akan menjadi seperangkat aturan dan norma konkret yang bisa dilaksanakan, aturan dan perilaku bersama atas Laut China Selatan," jelas Marty kepada program Radio Australia's Asia Pacific setelah dua hari mengadakan pertemuan informal di Thailand.
Kesepakatan ini merupakan sebuah kemajuan pesat, setelah KTT ASEAN 2012, saat Kamboja menolak mendukung Filipina saat melawan China. Seperti diketahui, China telah menolak memperbaharui declaration of conduct 2002 yang secara hukum mengikat dan lebih memilih untuk bernegosiasi tertutup dengan negara yang bersengketa.
Di laut Selatan, tidak hanya Filipina yang bersengketa dengan China , namun ada juga Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Ketiganya mengklaim punya hak atas kepulauan Spratly.
Menyikapi diskusi yang digelar pemerintah Filipina dan Washington untuk memperbesar kekuatan militer Amerika Serikat di Filipina, Marty yakin, pertemuan itu tidak akan menjadi sandungan bagi sejumlah Menlu ASEAN saat bernegosiasi dengan China.
"Kita harus cerdas dalam membina hubungan dan juga persahabatan dengan semua negara di luar anggota ASEAN. Tapi, kita semua harus punya batasan yang jelas, jenis norma serta prinsip-prinsip saat mereka bekerja di wilayah kami," papar Marty.
"Ini bukan hal yang tercipta begitu saja. Hal ini nantinya akan menjadi seperangkat aturan dan norma konkret yang bisa dilaksanakan, aturan dan perilaku bersama atas Laut China Selatan," jelas Marty kepada program Radio Australia's Asia Pacific setelah dua hari mengadakan pertemuan informal di Thailand.
Kesepakatan ini merupakan sebuah kemajuan pesat, setelah KTT ASEAN 2012, saat Kamboja menolak mendukung Filipina saat melawan China. Seperti diketahui, China telah menolak memperbaharui declaration of conduct 2002 yang secara hukum mengikat dan lebih memilih untuk bernegosiasi tertutup dengan negara yang bersengketa.
Di laut Selatan, tidak hanya Filipina yang bersengketa dengan China , namun ada juga Vietnam, Malaysia, dan Brunei. Ketiganya mengklaim punya hak atas kepulauan Spratly.
Menyikapi diskusi yang digelar pemerintah Filipina dan Washington untuk memperbesar kekuatan militer Amerika Serikat di Filipina, Marty yakin, pertemuan itu tidak akan menjadi sandungan bagi sejumlah Menlu ASEAN saat bernegosiasi dengan China.
"Kita harus cerdas dalam membina hubungan dan juga persahabatan dengan semua negara di luar anggota ASEAN. Tapi, kita semua harus punya batasan yang jelas, jenis norma serta prinsip-prinsip saat mereka bekerja di wilayah kami," papar Marty.
(esn)
Explore More