Israel bangun pemukiman, Palestina ancam boikot pembicaraan damai
Senin, 12 Agustus 2013 - 22:29 WIB
Israel bangun pemukiman, Palestina ancam boikot pembicaraan damai
A
A
A
Sindonews.com – Pihak Palestina sedang mempertimbangkan untuk memboikot putaran kedua pembicaraan perdamaian dengan Israel. Tindakan ini diambil sebagai bentuk protes terhadap keputusan Israel yang akan membangun 1.200 unit perumahan di Yerusalem timur dan Tepi Barat.
"Ada diskusi dengan Presiden Mahmoud Abbas untuk tidak bergabung pada putaran kedua perundingan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (14/8/2013), di Kota Jericho, Tepi Barat," kata Kepala Perunding Palestina, Saeb Erekat, pada Xinhua, Senin (12/8/2013).
Pembangunan permukiman akan dilakukan di wilayah Palestina yang telah diduduki Israel sejak 1967, di Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Menurut Pemerintah Otoritas Palestina, wilayah ini merupakan bagian dari wilayah Palestina.
Keputusan Palestina untuk melakukan boikot datang saat Amerika Serikat berhasil memacu kedua belah pihak untuk melanjutkan pembicaraan perdamaian, setelah mengalami kebekuan selama tiga tahun.
Perundingan itu dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan atas berdirinya sebuah negara Palestina yang berdampingan dengan Israel. "Penyelesaian rencana bertentangan dengan prinsip kepercayaan dan good will, bahwa dimulainya kembali perundingan seharusnya diberikan," kata Erekat.
"Ada diskusi dengan Presiden Mahmoud Abbas untuk tidak bergabung pada putaran kedua perundingan yang dijadwalkan berlangsung pada Rabu (14/8/2013), di Kota Jericho, Tepi Barat," kata Kepala Perunding Palestina, Saeb Erekat, pada Xinhua, Senin (12/8/2013).
Pembangunan permukiman akan dilakukan di wilayah Palestina yang telah diduduki Israel sejak 1967, di Yerusalem Timur dan Tepi Barat. Menurut Pemerintah Otoritas Palestina, wilayah ini merupakan bagian dari wilayah Palestina.
Keputusan Palestina untuk melakukan boikot datang saat Amerika Serikat berhasil memacu kedua belah pihak untuk melanjutkan pembicaraan perdamaian, setelah mengalami kebekuan selama tiga tahun.
Perundingan itu dimaksudkan untuk mencapai kesepakatan atas berdirinya sebuah negara Palestina yang berdampingan dengan Israel. "Penyelesaian rencana bertentangan dengan prinsip kepercayaan dan good will, bahwa dimulainya kembali perundingan seharusnya diberikan," kata Erekat.
(esn)
