Pemerintah Jepang ambil alih krisis nuklir Fukushima
Rabu, 07 Agustus 2013 - 13:35 WIB
Pemerintah Jepang ambil alih krisis nuklir Fukushima
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Jepang akan mengambil alih penanganan masalah kebocoran radioaktif nuklir Fukushima. Pejabat pemerintah Jepang mengatakan, langkah tersebut dapat menghabiskan dana pajak negara itu.
Selama ini operasional nuklir Fusushima dijalankan oleh Tokyo Electric Power Co (Tepco). Namun, perusahaan itu dianggap lalai, setelah air beracun yang terkontaminasi radioaktif nuklir telah mengalir ke laut, dan diduga sudah menyebar ke tanah.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan penumpukan air radioaktif adalah masalah yang sangat serius. Perdana Menteri Shinzo Abe, katanya, memerintahkan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI), yang mengatur utilitas listrik untuk mempertimbangkan penggunaan dana publik untuk mengatasi kebocoran radioaktif tersebut.
Surat kabar Nikkei, melaporkan, dana publik akan digunakan untuk membekukan tanah, guna mencegah aliran air beracun. Estimasi dana yang dibutuhkan sebesar 40 miliar yen (Rp4,2 triliun). ”Pemerintah harus mengambil langkah maju dan terlibat dalam mengatasi ini (air yang terkontaminasi radioaktif),” kata Suga dalam sebuah konferensi pers reguler, seperti dikutip Reuters, Rabu (7/8/2013).
”Saya mengerti bahwa METI sedang mempertimbangkan anggaran. Perdana menteri akan menginstruksikan menteri METI untuk cepat mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” lanjut Suga.
Keputusan pemerintah Jepang yang mengambil alih penanganan nuklir Fukusima itu keluar, setelah para pakar industry menyoroti kegagalan Tepco dalam mengatasi kebocoran radioaktif. Reaktor nuklir Fukushima bocor setelah gempa bumi dan tsunami melanda Jepang 2011 lalu.
Selama ini operasional nuklir Fusushima dijalankan oleh Tokyo Electric Power Co (Tepco). Namun, perusahaan itu dianggap lalai, setelah air beracun yang terkontaminasi radioaktif nuklir telah mengalir ke laut, dan diduga sudah menyebar ke tanah.
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshihide Suga, mengatakan penumpukan air radioaktif adalah masalah yang sangat serius. Perdana Menteri Shinzo Abe, katanya, memerintahkan Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri (METI), yang mengatur utilitas listrik untuk mempertimbangkan penggunaan dana publik untuk mengatasi kebocoran radioaktif tersebut.
Surat kabar Nikkei, melaporkan, dana publik akan digunakan untuk membekukan tanah, guna mencegah aliran air beracun. Estimasi dana yang dibutuhkan sebesar 40 miliar yen (Rp4,2 triliun). ”Pemerintah harus mengambil langkah maju dan terlibat dalam mengatasi ini (air yang terkontaminasi radioaktif),” kata Suga dalam sebuah konferensi pers reguler, seperti dikutip Reuters, Rabu (7/8/2013).
”Saya mengerti bahwa METI sedang mempertimbangkan anggaran. Perdana menteri akan menginstruksikan menteri METI untuk cepat mengambil langkah-langkah yang diperlukan,” lanjut Suga.
Keputusan pemerintah Jepang yang mengambil alih penanganan nuklir Fukusima itu keluar, setelah para pakar industry menyoroti kegagalan Tepco dalam mengatasi kebocoran radioaktif. Reaktor nuklir Fukushima bocor setelah gempa bumi dan tsunami melanda Jepang 2011 lalu.
(esn)
