Bahrain tak izinkan warganya kunjungi situs Hizbullah & al-Qaeda
Minggu, 04 Agustus 2013 - 14:52 WIB
Bahrain tak izinkan warganya kunjungi situs Hizbullah & al-Qaeda
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Bahrain melarang seluruh warganya mengunjungi situs al-Qaeda, Hizbullah, serta berbagai situs kelompok yang berafiliasi dengan kelompok teroris, Sabtu (3/8/2013). Keputusan ini merupakan bagian dari tindakan pengetatan untuk melawan kegiatan terorisme.
Aturan baru itu diumumkan oleh Menteri Komunikasi Bahrain, Sheikh Mohammad bin Fawaz Al Khalifa. Keputusan itu merupakan tanggapan atas rekomendasi terbaru Majelis Nasional Bahrain yang memutuskan untuk mengambil tindakan pengetatan anti teror.
"Karena ancaman terorisme yang terus meningkat, penting bagi Bahrain untuk bergabung dengan mitra global. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran ideologi mematikan dari dunia maya yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis yang diakui secara internasional, seperti al-Qaeda dan Hizbullah," ungkap Fawaz.
"Penegak hukum mulai sekarang dapat menghambil tindakan hukum bagi mereka yang menciptakan kekacauan, menghasut kekerasan, serta mendorng aksi ekstrimisme," lanjutnya.
Guna memperkuat langkah itu, Pemerintah Bahrain sengaja membuat sebuah akun di jejaring sosial bagi sejumlah pihak yang ingin melaporkan kegiatan yang bertentangan dengan keputusan pemerintah.
Aturan baru itu diumumkan oleh Menteri Komunikasi Bahrain, Sheikh Mohammad bin Fawaz Al Khalifa. Keputusan itu merupakan tanggapan atas rekomendasi terbaru Majelis Nasional Bahrain yang memutuskan untuk mengambil tindakan pengetatan anti teror.
"Karena ancaman terorisme yang terus meningkat, penting bagi Bahrain untuk bergabung dengan mitra global. Hal itu dilakukan untuk mencegah penyebaran ideologi mematikan dari dunia maya yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis yang diakui secara internasional, seperti al-Qaeda dan Hizbullah," ungkap Fawaz.
"Penegak hukum mulai sekarang dapat menghambil tindakan hukum bagi mereka yang menciptakan kekacauan, menghasut kekerasan, serta mendorng aksi ekstrimisme," lanjutnya.
Guna memperkuat langkah itu, Pemerintah Bahrain sengaja membuat sebuah akun di jejaring sosial bagi sejumlah pihak yang ingin melaporkan kegiatan yang bertentangan dengan keputusan pemerintah.
(esn)
