Libanon sesalkan putusan UE masukan Hizbullah ke daftar hitam

Sindonews.com – Perdana Menteri caretaker Libanon, Najib Miqati mengatakan pada Senin (22/7/2013), bahwa pemerintahannya menyesalkan keputusan Uni Eropa yang mem-blacklist sayap bersenjata Hizbullah.

Namun, ia mengatakan, Libanon akan tetap mempertahankan hubungan dengan negara-negara anggota Uni Eropa. "Kami akan menindaklanjuti masalah ini melalui saluran diplomatik, sementara kita berharap negara-negara Uni Eropa melaksanakan secara hati-hati dan membaca fakta-fakta, serta mencari informasi lebih lanjut," ujar Miqati, seperti dikutip dari Xinhua.

"Masyarakat Libanon, di semua komponennya, sangat ingin mematuhi hukum internasional dan untuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara anggota Uni Eropa," lanjutnya. Libanon meminta Komisi Eropa untuk tidak mem-blacklist Hizbullah yang telah menjadi sebuah komponen penting dari masyarakat Libanon.

Selain itu, Hizbullah juga didukung oleh sebagian besar kaum Syiah, yang memegang perwakilan di parlemen dan pemerintahan Libanon. Keputusan Uni Eropa ini didukung oleh Amerika Serikat dan Israel.