Presiden Myanmar serukan warganya cegah konflik
Senin, 22 Juli 2013 - 16:52 WIB
Presiden Myanmar serukan warganya cegah konflik
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Myanmar, Thein Sein kembali menyerukan warga Myanmar untuk mencegah pecahnya konflik komunal dan mengubah masalah itu menjadi masalah rasial dan agama satu ras dan agama. Menurutnya, saat ini masalah itu tengah menjadi isu regional dan internasional yang penyelesaiannya sedang dalam upaya oleh PBB.
"Kalau sampai hal itu terjadi, maka akan merugikan citra bangsa dan reformasi yang telah berjalan," ungkap Sein, saat menghadiri pertemuan Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Myanmar di Yangon
Sein juga menyerukan kerjasama untuk melindungi citra negara. "Konstitusi memberikan perlindungan terhadap empat agama utama termasuk Islam dan Myanmar tidak menerima diskriminasi rasial," ungkap Sein sambil mengutip isi konstitusi Myanmar.
Sein menegaskan bahwa konflik di Myanmar disebabkan oleh kasus pidana. Maka, dia menyerukan kepada seluruh warga Myanmar untuk memproritaskan tiga hal. Rehabilitasi daerah konflik, pencegahan konflik kembali berulang dan bekerja sama untuk mencari akar penyebab konflik.
Perlu diketahui bahwa sejauh ini pemerintah Myanmar bekerjasama dengan sejumlah organisasi internasional telah menghabiskan lebih dari USD 6 juta untuk dana bantuan bagi para korban konflik. Pemerintah juga telah mengambil sikap tegas para mereka yang terbukti terlibat dan menyulut pecahnya konflik.
Selama dua tahun terakhir, tercatat kerusuhan komunal pecah di Meikhtila di wilayah Mandalay, negara bagian Rakhine, Lashio di negara bagian Shan. Khusus untuk wilayah Meikhtila, situasi disana akhir pekan kemarin dinyatakan stabil dan perdamaian mulai pulih.
"Kalau sampai hal itu terjadi, maka akan merugikan citra bangsa dan reformasi yang telah berjalan," ungkap Sein, saat menghadiri pertemuan Komisi Hak Asasi Manusia Nasional Myanmar di Yangon
Sein juga menyerukan kerjasama untuk melindungi citra negara. "Konstitusi memberikan perlindungan terhadap empat agama utama termasuk Islam dan Myanmar tidak menerima diskriminasi rasial," ungkap Sein sambil mengutip isi konstitusi Myanmar.
Sein menegaskan bahwa konflik di Myanmar disebabkan oleh kasus pidana. Maka, dia menyerukan kepada seluruh warga Myanmar untuk memproritaskan tiga hal. Rehabilitasi daerah konflik, pencegahan konflik kembali berulang dan bekerja sama untuk mencari akar penyebab konflik.
Perlu diketahui bahwa sejauh ini pemerintah Myanmar bekerjasama dengan sejumlah organisasi internasional telah menghabiskan lebih dari USD 6 juta untuk dana bantuan bagi para korban konflik. Pemerintah juga telah mengambil sikap tegas para mereka yang terbukti terlibat dan menyulut pecahnya konflik.
Selama dua tahun terakhir, tercatat kerusuhan komunal pecah di Meikhtila di wilayah Mandalay, negara bagian Rakhine, Lashio di negara bagian Shan. Khusus untuk wilayah Meikhtila, situasi disana akhir pekan kemarin dinyatakan stabil dan perdamaian mulai pulih.
(esn)
