Menlu Kamboja kecam upaya intervensi AS
Rabu, 10 Juli 2013 - 17:16 WIB
Menlu Kamboja kecam upaya intervensi AS
A
A
A
Sindonews.com - Pejabat senior di Kamboja, Hor Namhong, pada Rabu (10/7/2013), mengecam Pemerintah AS yang berupaya melakukan intervensi terhadap Kamboja dalam proses Pemilu 28 Juli 2013 mendatang. Ia menegaskan, AS tidak berhak menentukan nasib Kamboja.
”Kamboja adalah sebuah negara merdeka dan berdaulat. Masa depan Kamboja adalah di tangan rakyat Kamboja," kata Hor Namhong, yang juga menjabat sebagai Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kamboja.
Kecaman itu, terkait desakan dari anggota Kongres AS untuk memotong bantuan senilai lebih dari USD 70 juta kepada Kamboja. Bantuan itu tidak akan dipersoalkan, kecuali Perdana Menteri Hun Sen menjamin Pemilu di Kamboja berlangsung bebas.
”Nasib bangsa ditentukan oleh orang-orang bangsa itu sendiri," katanya. "AS memberikan bantuan kepada Kamboja atau tidak, itu terserah mereka,” lanjut dia.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja, Koy Kuong, juga mengkritik keras upaya intervensi AS. ”Beberapa anggota kongres AS itu, tidak mewakili kebijakan seluruh AS dan tidak memiliki hak sama sekali untuk menentukan nasib Kamboja,” katanya.
Sam Rainsy, pemimpin oposisi utama Partai Penyelamatan Nasional Kamboja, tinggal di pengasingan dan menghadapi hukuman penjara jika ia kembali ke Kamboja. Dia meninggalkan Kamboja pada akhir tahun 2009 sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara secara in absentia karena dua tuduhan. Yakni, menghapus tiang perbatasan dan menerbitkan peta palsu perbatasan dengan Vietnam, serta menuduh Hor Namhong menjadi anggota dari Kampuchea Demokrat (penerus rezim Khmer Merah).
”Kamboja adalah sebuah negara merdeka dan berdaulat. Masa depan Kamboja adalah di tangan rakyat Kamboja," kata Hor Namhong, yang juga menjabat sebagai Deputi Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kamboja.
Kecaman itu, terkait desakan dari anggota Kongres AS untuk memotong bantuan senilai lebih dari USD 70 juta kepada Kamboja. Bantuan itu tidak akan dipersoalkan, kecuali Perdana Menteri Hun Sen menjamin Pemilu di Kamboja berlangsung bebas.
”Nasib bangsa ditentukan oleh orang-orang bangsa itu sendiri," katanya. "AS memberikan bantuan kepada Kamboja atau tidak, itu terserah mereka,” lanjut dia.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Kamboja, Koy Kuong, juga mengkritik keras upaya intervensi AS. ”Beberapa anggota kongres AS itu, tidak mewakili kebijakan seluruh AS dan tidak memiliki hak sama sekali untuk menentukan nasib Kamboja,” katanya.
Sam Rainsy, pemimpin oposisi utama Partai Penyelamatan Nasional Kamboja, tinggal di pengasingan dan menghadapi hukuman penjara jika ia kembali ke Kamboja. Dia meninggalkan Kamboja pada akhir tahun 2009 sebelum pengadilan menjatuhkan hukuman 11 tahun penjara secara in absentia karena dua tuduhan. Yakni, menghapus tiang perbatasan dan menerbitkan peta palsu perbatasan dengan Vietnam, serta menuduh Hor Namhong menjadi anggota dari Kampuchea Demokrat (penerus rezim Khmer Merah).
(esn)
