NATO serukan pemerintahan sipil yang demokratis di Mesir
Jum'at, 05 Juli 2013 - 14:27 WIB
NATO serukan pemerintahan sipil yang demokratis di Mesir
A
A
A
Sindonews.com - Sekretaris Jenderal NATO, Anders Fogh Rasmussen menyerukan pembentukan pemerintah sipil yang demokratis dan inklusif, sesegara mungkin di Mesir, Kamis (4/7/2013). seruan itu datang pasca militer Mesir melakukan kudeta terhadap Presiden Mohamed Morsi, Rabu (3/7/2013).
"Saya prihatin dengan situasi yang terjadi di Mesir. Saya prihatin dengan adanya laporan bentrok antara pendukung dan kematian, kami terus melakukan pemantauan secara rutin," ungkap Rasmussen.
"Saya menghimbau semua warga Mesir belajar untuk menahan diri dari melakukan aksi kekerasan, menghormati hak asasi manusia, termasuk hukum dan hak-hak minoritas, serta bekerjasama untuk membentukan pemerintah sipil yang demokratis dan inklusif sesegera mungkin," tutur Rasmussen.
Rasmussen mengatakan, penting bagi semua pihak di Mesir untuk bekerjasama guna mencapai tujuan umum, yakni memperkuat demokrasi. Yang terpenting saat ini adalah melakukan pembahasan teoritis untuk menamakan apa yang telah terjadi.
Apakah hal ini akan berdampak bagi kawasan? Menurut Rasmussen, Mesir adalah sebuah kasus yang unik. "Dan saya tidak akan berharap apa yang telah terjadi di Mesir merembet ke negara tetangga lainnya," jelasnya.
"Saya prihatin dengan situasi yang terjadi di Mesir. Saya prihatin dengan adanya laporan bentrok antara pendukung dan kematian, kami terus melakukan pemantauan secara rutin," ungkap Rasmussen.
"Saya menghimbau semua warga Mesir belajar untuk menahan diri dari melakukan aksi kekerasan, menghormati hak asasi manusia, termasuk hukum dan hak-hak minoritas, serta bekerjasama untuk membentukan pemerintah sipil yang demokratis dan inklusif sesegera mungkin," tutur Rasmussen.
Rasmussen mengatakan, penting bagi semua pihak di Mesir untuk bekerjasama guna mencapai tujuan umum, yakni memperkuat demokrasi. Yang terpenting saat ini adalah melakukan pembahasan teoritis untuk menamakan apa yang telah terjadi.
Apakah hal ini akan berdampak bagi kawasan? Menurut Rasmussen, Mesir adalah sebuah kasus yang unik. "Dan saya tidak akan berharap apa yang telah terjadi di Mesir merembet ke negara tetangga lainnya," jelasnya.
(esn)
