Ribuan warga Hong Kong gelar unjuk rasa tuntut demokrasi
Senin, 01 Juli 2013 - 17:57 WIB
Ribuan warga Hong Kong gelar unjuk rasa tuntut demokrasi
A
A
A
Sindonews.com - Ribuan warga turun ke jalan di Hong Kong untuk mengecam Leung Chun-ying, pemimpin kota dan dan menuntut hak pilih universal setelah 16 tahun Hong Kong kembali menjadi bagian dari wilayah China, Senin (1/7/2013).
Para pengunjuk rasa berjalan dari Taman Victoria menuju pusat distrik sambil membawa spanduk bertuliskan "Demokrasi sekarang," dan "Ganyang Partai Komunis China."
Aksi unjuk rasa tersebut digelar di tengah meningkatnya kekhawatiran atas campur tangan China dalam urusan pemerintah lokal. Para pengujuk rasa juga mengeluhkan tingginya kesenjangan pendapataan dan kenaikan harga properti.
"Tujuan utama unjuk rasa kali ini adalah menciptakan demokrasi dan meminta Leung Chun-ying untuk mundur dari jabatannya," ungkap Jackie Hung dari Front Hak Asasi Manusia, koordinator unjuk rasa kepada AFP.
Aksi unjuk rasa ini pecah setelah Universitas Hong Kong menerbitkan sebuah hasil survei. Dalam survei itu disebutkan, bahwa hanya 33 persen warga Hong Kong yang bangga menjadi warga China. Temuan itu menunjukan jatuhnya tingkat kepercayaan masyarakat sejak 1998.
"Tugas pertama pemerintah saat ini adalah mengimplementasikan hak-hak universal warga sipil dalam pemilihan eksekutif pada 2007 sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar," ungkap Leung. "Dengan komitmen dan keputusan terbesar pemerintah SAR akan melakukan konsultasi pada pihak yang tepat." imbuhnya.
Namun, hal itu ditentang oleh warga Hong Kong. Mereka tidak ingin menggelar sebuah pemilu dengan karakteristik China dan pemerintah harus mulai melakukan demokrasi.
"Kita dapat merasakan amarah dari warga Hong Kong yang kecewa dengan integritas Leung dan pemerintahannya. Sebab, dia tidak kunjung memenuhi janjinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hong Kong dan pejabat pemerintahanya juga terlibat skandal," lanjutnya.
Demonstrasi yang berlangsung damai itu sempat diwarnai aksi dorong mendorong antara polisi dan pengunjuk rasa yang membakar foto Leung.
Para pengunjuk rasa berjalan dari Taman Victoria menuju pusat distrik sambil membawa spanduk bertuliskan "Demokrasi sekarang," dan "Ganyang Partai Komunis China."
Aksi unjuk rasa tersebut digelar di tengah meningkatnya kekhawatiran atas campur tangan China dalam urusan pemerintah lokal. Para pengujuk rasa juga mengeluhkan tingginya kesenjangan pendapataan dan kenaikan harga properti.
"Tujuan utama unjuk rasa kali ini adalah menciptakan demokrasi dan meminta Leung Chun-ying untuk mundur dari jabatannya," ungkap Jackie Hung dari Front Hak Asasi Manusia, koordinator unjuk rasa kepada AFP.
Aksi unjuk rasa ini pecah setelah Universitas Hong Kong menerbitkan sebuah hasil survei. Dalam survei itu disebutkan, bahwa hanya 33 persen warga Hong Kong yang bangga menjadi warga China. Temuan itu menunjukan jatuhnya tingkat kepercayaan masyarakat sejak 1998.
"Tugas pertama pemerintah saat ini adalah mengimplementasikan hak-hak universal warga sipil dalam pemilihan eksekutif pada 2007 sesuai dengan ketentuan Undang Undang Dasar," ungkap Leung. "Dengan komitmen dan keputusan terbesar pemerintah SAR akan melakukan konsultasi pada pihak yang tepat." imbuhnya.
Namun, hal itu ditentang oleh warga Hong Kong. Mereka tidak ingin menggelar sebuah pemilu dengan karakteristik China dan pemerintah harus mulai melakukan demokrasi.
"Kita dapat merasakan amarah dari warga Hong Kong yang kecewa dengan integritas Leung dan pemerintahannya. Sebab, dia tidak kunjung memenuhi janjinya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Hong Kong dan pejabat pemerintahanya juga terlibat skandal," lanjutnya.
Demonstrasi yang berlangsung damai itu sempat diwarnai aksi dorong mendorong antara polisi dan pengunjuk rasa yang membakar foto Leung.
(esn)
