Pasca kerusuhan di KJRI Jedah, personel layanan ditambah
Selasa, 18 Juni 2013 - 22:56 WIB
Pasca kerusuhan di KJRI Jedah, personel layanan ditambah
A
A
A
Sindonews.com – Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa menyatakan, bahwa pihaknya bersama Kementerian dan lembaga terkait lainnya akan terus bekerja keras melindungi WNI di Arab Saudi. Ini dilakukan melalui peningkatan pelayanan WNI di KJRI Jeddah, penambahan personel dan fasilitas keimigrasian.
Hal ini disampaikan Menlu Marty pada Rapat Kerja dengan Komisi IX di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (18/6/2013). Menurut Marty, pasca pengerusakan KJRI Jeddah beberapa waktu lalu, loket pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI telah ditambah, dari semula hanya 6 menjadi 56 loket dan personel pelayanan dari 85 menjadi 156 orang.
"Telah ada 71.652 dokumen yang tercatat untuk diproses oleh pihak KJRI dan 22 ribu dokumen yang telah diberikan kepada WNI di Arab Saudi," terang Marty di hadapan Komisi IX DPR. Menurut Marty, membengkaknya angka WNI ini bermuara dari kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk memberikan amnesti kepada WNA pekerja migran di Arab Saudi.
Amnesti ini antara lain dapat berfungsi sebagai pemutihan bagi pekerja non prosedural yang ingin dirubah statusnya menjadi prosedural. "Untuk TKI kita di Arab Saudi, mereka umumnya adalah para overstayer yang memiliki masalah keimigrasian atau menggunakan visa umroh untuk bekerja di Arab Saudi," papar Marty.
Dengan adanya amnesti ini, mereka dapat merubah status mereka. Namun, mengingat singkatnya tenggat waktu kebijakan ini, 11 Mei 2013 hingga 3 Juli 2013, TKI kemudian berbondong-bondong menghampiri KJRI dalam jumlah besar.
Sedangkan bagi mereka yang tidak mengindahkan amnesti ini akan terkena denda, dipenjara ataupun diusir dari Arab Saudi. Dalam mengakomodasi kebijakan ini, KJRI di Jeddah telah melakukan beberapa upaya untuk membantu WNI dan memungkinkan para WNI mendapatkan amnesti.
Marty menjelaskan, bahwa sejak digulirkannya kebijakan amnesti ini, angka WNI yang mengurus dokumen berlipat ganda setiap minggunya. KJRI Jeddah yang hanya mampu mengurusi maksimal 1.000 WNI setiap harinya, harus berhadapan dengan lebih dari 5.000 TKI yang berniat mengurus dokumen.
"Puncaknya, pada 9 Juni 2013, di mana terdapat 12.000 WNI yang mengantri untuk diurus dokumennya. Sedangkan pada 8 Juni, hanya 48.260 dokumen yang mampu untuk ditangani," lanjut Marty.
Hal ini disampaikan Menlu Marty pada Rapat Kerja dengan Komisi IX di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (18/6/2013). Menurut Marty, pasca pengerusakan KJRI Jeddah beberapa waktu lalu, loket pembuatan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) bagi WNI telah ditambah, dari semula hanya 6 menjadi 56 loket dan personel pelayanan dari 85 menjadi 156 orang.
"Telah ada 71.652 dokumen yang tercatat untuk diproses oleh pihak KJRI dan 22 ribu dokumen yang telah diberikan kepada WNI di Arab Saudi," terang Marty di hadapan Komisi IX DPR. Menurut Marty, membengkaknya angka WNI ini bermuara dari kebijakan Pemerintah Arab Saudi untuk memberikan amnesti kepada WNA pekerja migran di Arab Saudi.
Amnesti ini antara lain dapat berfungsi sebagai pemutihan bagi pekerja non prosedural yang ingin dirubah statusnya menjadi prosedural. "Untuk TKI kita di Arab Saudi, mereka umumnya adalah para overstayer yang memiliki masalah keimigrasian atau menggunakan visa umroh untuk bekerja di Arab Saudi," papar Marty.
Dengan adanya amnesti ini, mereka dapat merubah status mereka. Namun, mengingat singkatnya tenggat waktu kebijakan ini, 11 Mei 2013 hingga 3 Juli 2013, TKI kemudian berbondong-bondong menghampiri KJRI dalam jumlah besar.
Sedangkan bagi mereka yang tidak mengindahkan amnesti ini akan terkena denda, dipenjara ataupun diusir dari Arab Saudi. Dalam mengakomodasi kebijakan ini, KJRI di Jeddah telah melakukan beberapa upaya untuk membantu WNI dan memungkinkan para WNI mendapatkan amnesti.
Marty menjelaskan, bahwa sejak digulirkannya kebijakan amnesti ini, angka WNI yang mengurus dokumen berlipat ganda setiap minggunya. KJRI Jeddah yang hanya mampu mengurusi maksimal 1.000 WNI setiap harinya, harus berhadapan dengan lebih dari 5.000 TKI yang berniat mengurus dokumen.
"Puncaknya, pada 9 Juni 2013, di mana terdapat 12.000 WNI yang mengantri untuk diurus dokumennya. Sedangkan pada 8 Juni, hanya 48.260 dokumen yang mampu untuk ditangani," lanjut Marty.
(esn)
