Bahrain bekukan hubungan dengan Hizbullah
Senin, 27 Mei 2013 - 23:24 WIB
Bahrain bekukan hubungan dengan Hizbullah
A
A
A
Sindonews.com – Pemerintah Bahrain melarang kelompok politik di negara itu untuk menjalin kontak dengan gerakan militan Libanon, Hizbullah. Larangan ini dikeluarkan pada Senin (27/5/2013), satu hari setelah Menteri Luar Negeri negara-negara Arab Teluk menyatakan Hizbullah sebagai kelompok teroris.
"Asosiasi politik dilarang membuat segala jenis kontak dengan organisasi Hizbullah Libanon, itu (adalah) organisasi teroris," sebut laporan kantor berita resmi Bahrain, BNA, mengutip perintah yang dikeluarkan oleh Menteri Keadilan dan urusan Islam, Sheikh Khaled bin Ali al-Khalifa.
Seperti dilaporkan Reuters, langkah ini mencerminkan ketegangan sektarian di dalam negeri Bahrain dan
di seluruh wilayah Teluk yang didominasi Muslim Sunni. Ketegangan kian memuncak, setelah pemimpin Hizbullah secara terbuka mengakui pihaknya bertempur di sisi Presiden Suriah, Bashar al-Assad.
Pernyataan dari Menteri Keadilan dan urusan Islam Bahrain tidak mengatakan apa tindakan yang akan diambil pemerintah, jika ada yang melanggar larangan itu. Bahrain sendiri adalah sebuah negara mayoritas Syiah, tetapi diperintah oleh Sunni.
Negara ini telah diterpa kerusuhan politik sejak 2011, di mana sebagian besar kaum Syiah Bahrain menuntut untuk terciptanya reformasi dan demokrasi dalam pemerintahan. Pemerintah Bahrain telah menuduh Iran, pendukung utama Hizbullah, dan militan Syiah Lebanon mengipasi kerusuhan di dalam negeri Bahrain.
Sementara itu, Al Wefaq, partai oposisi utama kaum Syiah di Bahrain mengatakan, mereka tidak memiliki hubungan resmi dengan Hizbullah. "Tidak ada kontak antara Al Wefaq dan Hizbullah," ujar salah seorang anggota Al Wefaq, Hadi al-Moussawi kepada Reuters.
"Asosiasi politik dilarang membuat segala jenis kontak dengan organisasi Hizbullah Libanon, itu (adalah) organisasi teroris," sebut laporan kantor berita resmi Bahrain, BNA, mengutip perintah yang dikeluarkan oleh Menteri Keadilan dan urusan Islam, Sheikh Khaled bin Ali al-Khalifa.
Seperti dilaporkan Reuters, langkah ini mencerminkan ketegangan sektarian di dalam negeri Bahrain dan
di seluruh wilayah Teluk yang didominasi Muslim Sunni. Ketegangan kian memuncak, setelah pemimpin Hizbullah secara terbuka mengakui pihaknya bertempur di sisi Presiden Suriah, Bashar al-Assad.
Pernyataan dari Menteri Keadilan dan urusan Islam Bahrain tidak mengatakan apa tindakan yang akan diambil pemerintah, jika ada yang melanggar larangan itu. Bahrain sendiri adalah sebuah negara mayoritas Syiah, tetapi diperintah oleh Sunni.
Negara ini telah diterpa kerusuhan politik sejak 2011, di mana sebagian besar kaum Syiah Bahrain menuntut untuk terciptanya reformasi dan demokrasi dalam pemerintahan. Pemerintah Bahrain telah menuduh Iran, pendukung utama Hizbullah, dan militan Syiah Lebanon mengipasi kerusuhan di dalam negeri Bahrain.
Sementara itu, Al Wefaq, partai oposisi utama kaum Syiah di Bahrain mengatakan, mereka tidak memiliki hubungan resmi dengan Hizbullah. "Tidak ada kontak antara Al Wefaq dan Hizbullah," ujar salah seorang anggota Al Wefaq, Hadi al-Moussawi kepada Reuters.
(esn)
