Abbas minta Netanyahu gambar peta Israel & Palestina
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Otorita Palestina Mahmoud Abbas dikabarkan menuntut Israel untuk menggambar sebuah peta masa depan wilayah Palestina. Permintaan itu terkait dengan rencana dimulainya kembali perundingan damai antara Palestina – Israel.
"Abbas ingin tahu, peta macam apa yang akan disajikan oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu Kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry dan apa pandangannya atas solusi dua negara, khususnya masalah wilayah perbatasan," ungkap Nimr Hammad, penasehat politik Abbas, seperti dilansir Maannews, Sabtu (6/4/2013).
Hammad mengatakan, dimulainya sebuah perundingan baru membutuhkan persetujuan Netayahu atas bentuk wilayah mereka pada 1967 silam. Sementara itu, Ghazi Hamad wakil Menteri Luar Negeri Palestina mengatakan bahwa pihaknya siap menerima wilayah Palestina sesuai dengan bentuk wilayah mereka pada 1967 silam. Dimana, sebelum pecah perang enam hari dengan Israel, Al-Quds Al-Sharif atau yang dikenal dengan Yerusalem adalah Ibu Kota Palestina.
"Kami tidak mengatakan dua negara," Hamad mengklarifikasi. "Kami sepakat pembentukan Negara Palestina dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibu kotanya, sesuai dengan luas wilayah perbatasan Israel pada 1967 serta mencakup masalah pengungsi. Inilah yang telah disetujui oleh semua anggota faksi Hamas dan kami siap menerimanya," jelas Hamad.
Hamad lantas menekankan, bahwa Israel sepertinya tidak siap menerima wilayah perbatasan yang sesuai bentuk wilayah mereka pada 1967 silam. Sebagaimana dibuktikan, negara Yahudi itu masih terus melanjutkan pembangunan di wilayah Yarusalem. Tapi, biar bagaimanapun Hamas tidak akan pernah mengakui keberadaan Israel.
Ungkapan Hammas datang dua hari jelang kedatangan Kerry untuk mengupayakan perdamaian Israel-Palestina. Sebuah sumber resmi Palestina mengatakan, Abbas telah bertemu dengan seorang pejabat senior Israel untuk membicarakan perundingan damai di rumah Abbas di kota Ramallah di Tepi Barat, Sabtu kemarin. Pertemuan rahasi tersebut menandai dimulainya perundingan damai Israel -Palestina yang macet sejak Oktober 2010 silam.
"Abbas ingin tahu, peta macam apa yang akan disajikan oleh Perdana Menteri Benyamin Netanyahu Kepada Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry dan apa pandangannya atas solusi dua negara, khususnya masalah wilayah perbatasan," ungkap Nimr Hammad, penasehat politik Abbas, seperti dilansir Maannews, Sabtu (6/4/2013).
Hammad mengatakan, dimulainya sebuah perundingan baru membutuhkan persetujuan Netayahu atas bentuk wilayah mereka pada 1967 silam. Sementara itu, Ghazi Hamad wakil Menteri Luar Negeri Palestina mengatakan bahwa pihaknya siap menerima wilayah Palestina sesuai dengan bentuk wilayah mereka pada 1967 silam. Dimana, sebelum pecah perang enam hari dengan Israel, Al-Quds Al-Sharif atau yang dikenal dengan Yerusalem adalah Ibu Kota Palestina.
"Kami tidak mengatakan dua negara," Hamad mengklarifikasi. "Kami sepakat pembentukan Negara Palestina dengan Al-Quds Al-Sharif sebagai ibu kotanya, sesuai dengan luas wilayah perbatasan Israel pada 1967 serta mencakup masalah pengungsi. Inilah yang telah disetujui oleh semua anggota faksi Hamas dan kami siap menerimanya," jelas Hamad.
Hamad lantas menekankan, bahwa Israel sepertinya tidak siap menerima wilayah perbatasan yang sesuai bentuk wilayah mereka pada 1967 silam. Sebagaimana dibuktikan, negara Yahudi itu masih terus melanjutkan pembangunan di wilayah Yarusalem. Tapi, biar bagaimanapun Hamas tidak akan pernah mengakui keberadaan Israel.
Ungkapan Hammas datang dua hari jelang kedatangan Kerry untuk mengupayakan perdamaian Israel-Palestina. Sebuah sumber resmi Palestina mengatakan, Abbas telah bertemu dengan seorang pejabat senior Israel untuk membicarakan perundingan damai di rumah Abbas di kota Ramallah di Tepi Barat, Sabtu kemarin. Pertemuan rahasi tersebut menandai dimulainya perundingan damai Israel -Palestina yang macet sejak Oktober 2010 silam.
(esn)