Korsel tak pertimbangkan tarik pekerja dari kompleks Kaesong
A
A
A
Sindonews.com – Menteri Unifikasi Korea Selatan (Korsel), Ryoo Kihl-jae menyatakan, Pemerintah Korsel tidak mempertimbangkan penarikan semua pekerja dari kompleks industri bersama di Kaesong, kota perbatasan dengan Korea Utara (Korut).
"Pada tahap ini, (pemerintah Korsel) tidak mempertimbangkan penarikan pekerja dari kompleks industri Kaesong," kata Kihl-jae pada pertemuan dengan wartawan asing di Seoul, Jumat (5/4/2013), seperti diktutip dari Xinhua. “Sepertinya, keselamatan pekerja di sana tidak terancam bahaya,” lanjutnya.
Ditanya tentang kekhawatiran atas penutupan kompleks, Kihl-jae mengatakan, bahwa Pemerintah Korsel tidak ingin situasi seperti ini. “Apa yang benar-benar diinginkan pemerintah adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan kompleks dengan cara yang stabil," ujar Kihl-jae.
Meski begitu, menurut Kihl-jae, bukan berarti Pemerintah Korsel tak memperhatikan nasib warga Korsel yang bekerja di Kaesong. “Ketika situasi membutuhkan, penarikan harus dilakukan untuk keselamatan pekerja," ujarnya.
Pada Rabu 3 April, Korea Utara (Korut) melarang masuk pekerja Korsel ke kawasan industri Kaesong. Zona industri dua Korea itu diluncurkan pada akhir 2004. Kompleks Kaesong adalah perumahan bagi sekitar 120 perusahaan Korsel yang mempekerjakan sekitar 54 ribu pekerja asal Korut.
Larangan Korut ini adalah satu dari sekian sikap agresif yang ditunjukan negara komunis itu. Sebelumnya, Korut telah melontarkan sejumlah ancaman pada Amerika Serikat (AS) dan Korsel. Korut mengancam akan melancarkan serangan tanpa ampun ke AS. Ancaman ini adalah buntut dari sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB pada Korut.
"Pada tahap ini, (pemerintah Korsel) tidak mempertimbangkan penarikan pekerja dari kompleks industri Kaesong," kata Kihl-jae pada pertemuan dengan wartawan asing di Seoul, Jumat (5/4/2013), seperti diktutip dari Xinhua. “Sepertinya, keselamatan pekerja di sana tidak terancam bahaya,” lanjutnya.
Ditanya tentang kekhawatiran atas penutupan kompleks, Kihl-jae mengatakan, bahwa Pemerintah Korsel tidak ingin situasi seperti ini. “Apa yang benar-benar diinginkan pemerintah adalah untuk mempertahankan dan mengembangkan kompleks dengan cara yang stabil," ujar Kihl-jae.
Meski begitu, menurut Kihl-jae, bukan berarti Pemerintah Korsel tak memperhatikan nasib warga Korsel yang bekerja di Kaesong. “Ketika situasi membutuhkan, penarikan harus dilakukan untuk keselamatan pekerja," ujarnya.
Pada Rabu 3 April, Korea Utara (Korut) melarang masuk pekerja Korsel ke kawasan industri Kaesong. Zona industri dua Korea itu diluncurkan pada akhir 2004. Kompleks Kaesong adalah perumahan bagi sekitar 120 perusahaan Korsel yang mempekerjakan sekitar 54 ribu pekerja asal Korut.
Larangan Korut ini adalah satu dari sekian sikap agresif yang ditunjukan negara komunis itu. Sebelumnya, Korut telah melontarkan sejumlah ancaman pada Amerika Serikat (AS) dan Korsel. Korut mengancam akan melancarkan serangan tanpa ampun ke AS. Ancaman ini adalah buntut dari sanksi yang dijatuhkan Dewan Keamanan PBB pada Korut.
(esn)