April, Mubarak kembali jalani sidang pembunuhan

Sindonews.com - Persidangan ulang mantan presiden Mesir Husni Mubarak bakal digelar pada 13 April mendatang. Bersamaan dengan Mubarak, mantan Menteri Dalam Negeri Habib al-Adly dan tujuh pimpinan keamanan juga bakal menjalani persidangan ulang atas perintah Pengadilan Kasasi, pengadilan banding tertinggi di Mesir.

Mereka menjalani persidangan kasus pembunuhan terhadap ratusan demonstran pada kerusuhan 2011 lalu. ”Presiden Pengadilan Banding Kairo Samir Abul Maati telah memutuskan untuk menggelar persidangan pada 13 April mendatang,” demikian laporan kantor berita Mesir, MENA.

Putra Mubarak, Alaa dan Gamal, juga bakal disidang ulang. Keduanya dikenal sebagai simbol kekuasaan dan kekayaan di Mesir. Mereka diduga terlibat dalam skandal korupsi.

Hakim Pengadilan Kasasi Ahmed Ali Abdelrahman telah sepakat pada Januari silam atas pengadilan ulang terhadap Mubarak, 84, yang mengajukan banding atas vonis hukuman seumur hidup karena dinyatakan bersalah.

Dengan banding tersebut, vonis penjara seumur hidup itu dibatalkan. Pada Juni 2012 lalu, hakim pengadilan di Kairo menyatakan Mubarak bersalah karena tidak mencegah penembakan terhadap 800 pengunjuk rasa pada demonstrasi yang akhirnya memaksa Mubarak mundur dari kekuasaan.

Sementara untuk dakwaan lain yang lebih serius, yaitu memerintahkan aparat keamanan membunuh demonstran, hakim menyatakan tidak terbukti bersalah. Saat ini Mubarak sedang menjalani perawatan di rumah sakit militer. Pada Januari lalu, Mubarak dilaporkan menderita patah tulang rusuk dan adanya cairan di paru-paru.

Mubarak juga diduga bakal dijadikan tersangka untuk kasus tuduhan korupsi karena menerima hadiah senilai USD1 juta dari kantor berita Al-Ahram. Sebelum jatuh dari kursi kepresidenan, Mubarak merupakan orang yang sangat berkuasa di Mesir yang memegang kekuasaan selama 30 tahun. Dia dipaksa mundur melalui gerakan aksi protes rakyat pada Februari 2011 lalu.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat(AS) John Kerry kemarin bertemu dengan Presiden Mesir Muhammad Mursi. Kerry menegaskan perundingan dengan Mursi bukan sebagai bentuk intervensi.

“Saya ada di sini untuk mendengarkan,” terangnya dikutip AFP. Kerry menyerukan berbagai faksi yang terpecah di Mesir agar mencapai satu konsensus untuk perbaikan ekonomi. Dia juga sebelumnya bertemu dengan panglima militer Mesir, Abdel Fatah al-Sisi.

”Perlu adanya keinginan dari semua pihak untuk melaksanakan kompromi bermakna dalam berbagai isu demi kepentingan rakyat Mesir,” kata Kerry saat menggelar jumpa pers pada Sabtu (2/3) lalu bersama Menlu Mesir Mohammed Kamel Amr. ”Tantangan ekonomi sangat penting bagi rakyat Mesir untuk tetap bersama.”