Ratusan pegawai Pemerintah Otoritas Palestina tuntut gaji
Rabu, 16 Januari 2013 - 07:00 WIB
Ratusan pegawai Pemerintah Otoritas Palestina tuntut gaji
A
A
A
Sindonews.com - Ratusan pegawai Pemerintah Otoritas Palestina menggelar protes di luar kantor Perdana Menteri Palestina, Selasa (15/1/2013). Para pekerja ini mengaku belum menerima gaji selama tiga bulan terakhir.
Demonstrasi yang dilakukan di pusat Kota Ramallah, Tepi Barat ini adalah bentuk protes terbaru dari serangkaian aksi protes sporadis atas pemotongan anggaran dan langkah-langkah penghematan yang dilakukan pemerintah Palestina di Tepi Barat.
"Bagaimana bisa dunia setuju untuk kebijakan hukuman kolektif dan ketika terjadi kejahatan, kita hanya bisa menuju ke PBB," kata Kepala Serikat Karyawan Palestina, Bassam Zakarneh, seperti dikutip dari Jpost.
"Pemerintah kami tidak merencanakan untuk mengucurkan gaji hari ini. Dan, kami pikir pemerintah belum menemukan cara untuk mengatasi krisis ini," lanjutnya.
Pemerintah Otoritas Palestina tak bisa membayar gaji para karyawannya, menyusul ditahannya dana pajak bagi Palestina oleh Israel. Tindakan ini dilakukan Israel sebagai bentuk balasan atas upaya Palestina mendapatkan peningkatan status di PBB.
Sesaat setelah Palestina mendapatkan status Negara Pengamat Non Anggota, akhir tahun lalu, Israel langsung mengumumkan menahan USD100 juta dana pajak atas nama Otoritas Palestian di Tepi Barat. Akibatnya, pemerintah Otoritas Palestina di Tepi Barat mengalami defisit anggaran dan berharap bantuan dari negara-negara Arab.
Demonstrasi yang dilakukan di pusat Kota Ramallah, Tepi Barat ini adalah bentuk protes terbaru dari serangkaian aksi protes sporadis atas pemotongan anggaran dan langkah-langkah penghematan yang dilakukan pemerintah Palestina di Tepi Barat.
"Bagaimana bisa dunia setuju untuk kebijakan hukuman kolektif dan ketika terjadi kejahatan, kita hanya bisa menuju ke PBB," kata Kepala Serikat Karyawan Palestina, Bassam Zakarneh, seperti dikutip dari Jpost.
"Pemerintah kami tidak merencanakan untuk mengucurkan gaji hari ini. Dan, kami pikir pemerintah belum menemukan cara untuk mengatasi krisis ini," lanjutnya.
Pemerintah Otoritas Palestina tak bisa membayar gaji para karyawannya, menyusul ditahannya dana pajak bagi Palestina oleh Israel. Tindakan ini dilakukan Israel sebagai bentuk balasan atas upaya Palestina mendapatkan peningkatan status di PBB.
Sesaat setelah Palestina mendapatkan status Negara Pengamat Non Anggota, akhir tahun lalu, Israel langsung mengumumkan menahan USD100 juta dana pajak atas nama Otoritas Palestian di Tepi Barat. Akibatnya, pemerintah Otoritas Palestina di Tepi Barat mengalami defisit anggaran dan berharap bantuan dari negara-negara Arab.
(esn)
