Akhir 2013, Jepang petakan program pertahanan baru
Selasa, 08 Januari 2013 - 18:25 WIB
Akhir 2013, Jepang petakan program pertahanan baru
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Jepang memutuskan untuk menangguhkan dua program pertahanan, Senin (7/1/2013). Hal ini dilakukan untuk membuka jalan guna terlaksananya program pemetaan pertahanan yang baru pada akhir 2013.
Seperti dikutip dari Kyodo News Agency, kedua program itu adalah Program Pedoman Pertahanan Nasional dan Program Pertahanan Jangka Menengah. Sebelumnya, dua program ini telah disetujui oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Demokrat Jepang pada Desember 2010.
Dua program ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Jepang dan meningkatkan kewaspadaan di perairan barat daya Jepang.
Pedoman pertahanan difokuskan pada kebijakan jangka panjang pertahanan dasar Jepang, sedangkan program jangka menengah yang bertujuan sebagai acuan Bela Diri negara Angkatan (SDF).
Partai Liberal Demokrat Jepang (LDP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shinzo Abe, dilaporkan menyetujui dan mendukung rencana program pertahanan baru ini.
Dalam janji politiknya, Abe, yang menjadi perdana menteri Jepang pada 26 Desember tahun lalu, mengatakan, bahwa ia akan mencabut larangan penggunaan hak pertahanan kolektif Jepang.
Seperti dikutip dari Kyodo News Agency, kedua program itu adalah Program Pedoman Pertahanan Nasional dan Program Pertahanan Jangka Menengah. Sebelumnya, dua program ini telah disetujui oleh pemerintahan yang dipimpin oleh Partai Demokrat Jepang pada Desember 2010.
Dua program ini bertujuan untuk memperkuat kemampuan pertahanan Jepang dan meningkatkan kewaspadaan di perairan barat daya Jepang.
Pedoman pertahanan difokuskan pada kebijakan jangka panjang pertahanan dasar Jepang, sedangkan program jangka menengah yang bertujuan sebagai acuan Bela Diri negara Angkatan (SDF).
Partai Liberal Demokrat Jepang (LDP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Shinzo Abe, dilaporkan menyetujui dan mendukung rencana program pertahanan baru ini.
Dalam janji politiknya, Abe, yang menjadi perdana menteri Jepang pada 26 Desember tahun lalu, mengatakan, bahwa ia akan mencabut larangan penggunaan hak pertahanan kolektif Jepang.
(esn)
