Filipina tak akan bangun koalisi dengan pemberontak komunis
Sabtu, 22 Desember 2012 - 20:09 WIB
Filipina tak akan bangun koalisi dengan pemberontak komunis
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Filipina mengaku tidak akan berbagi kekuasaan dengan pemberontak komunis. "Pemerintah Filipina tidak akan pernah setuju untuk membentuk pemerintah koalisi atau pengaturan pembagian kekuasaan dengan Front Demokratik Nasional (NDF), sayap politik pemberontak,” sebut pernyataan negosiator Pemerintah Filipina, Sabtu (22/12/2012), seperti dikutip dari Channel News Asia.
Sebelumnya, kaum pemberontak mengusulkan terciptanya aliansi dalam upaya untuk mengakhiri pemberontakan selama beberapa dekade. Usulan ini disampaikan pemberontak dalam negosiasi damai dengan Pemerintah Filipina di Den Haag, Belanda.
Pemberontak juga mengajukan sejumlah program yang bertujuan untuk mengakhiri pemberontakan yang telah menewaskan puluhan ribu orang itu. “Program tersebut akan mencakup reformasi pembangunan, agraria pedesaan, dan industrialisasi,” kata Kepala Negosiator Pemberontak, Luis Jalandoni.
Tapi, semua ini dibantah oleh negosiator Pemerintah Filipina. “Masalah soal pemerintah koalisi tak pernah dibahas dalam pertemuan informal baru-baru ini. Tidak ada tawaran yang dibuat oleh NDF,” lanjut pernyataan negosiator Pemerintah Filipina.
Selama pertemuan itu, Pemerintah Filipina dan pemberontak komunis sepakat untuk gencatan senjata selama 26 hari, sejak 20 Desember. Gencatan senjata dilakukan untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut tentang perdamaian, hak asasi manusia, reformasi tanah, dan industrialisasi nasional.
Para penganut paham komunis di Filipina telah melancarkan pemberontakan bersenjata untuk merebut kekuasaan sejak tahun 1969. Hingga kini, telah 30 ribu orang tewas dalam konflik tersebut. Militer Filipina memperkirakan, saat ini pemberontak komunis hanya tinggal memiliki 4.000 tentara. Jumlah ini menyusut jauh dibanding pada era 1980-an, di mana kekuatan pemberontak komunis mencapai 26 ribu tentara.
Sebelumnya, kaum pemberontak mengusulkan terciptanya aliansi dalam upaya untuk mengakhiri pemberontakan selama beberapa dekade. Usulan ini disampaikan pemberontak dalam negosiasi damai dengan Pemerintah Filipina di Den Haag, Belanda.
Pemberontak juga mengajukan sejumlah program yang bertujuan untuk mengakhiri pemberontakan yang telah menewaskan puluhan ribu orang itu. “Program tersebut akan mencakup reformasi pembangunan, agraria pedesaan, dan industrialisasi,” kata Kepala Negosiator Pemberontak, Luis Jalandoni.
Tapi, semua ini dibantah oleh negosiator Pemerintah Filipina. “Masalah soal pemerintah koalisi tak pernah dibahas dalam pertemuan informal baru-baru ini. Tidak ada tawaran yang dibuat oleh NDF,” lanjut pernyataan negosiator Pemerintah Filipina.
Selama pertemuan itu, Pemerintah Filipina dan pemberontak komunis sepakat untuk gencatan senjata selama 26 hari, sejak 20 Desember. Gencatan senjata dilakukan untuk mengadakan pembicaraan lebih lanjut tentang perdamaian, hak asasi manusia, reformasi tanah, dan industrialisasi nasional.
Para penganut paham komunis di Filipina telah melancarkan pemberontakan bersenjata untuk merebut kekuasaan sejak tahun 1969. Hingga kini, telah 30 ribu orang tewas dalam konflik tersebut. Militer Filipina memperkirakan, saat ini pemberontak komunis hanya tinggal memiliki 4.000 tentara. Jumlah ini menyusut jauh dibanding pada era 1980-an, di mana kekuatan pemberontak komunis mencapai 26 ribu tentara.
(esn)
