Jepang, AS & Korsel segera minta DK PBB bersidang
Rabu, 12 Desember 2012 - 17:09 WIB
Jepang, AS & Korsel segera minta DK PBB bersidang
A
A
A
Sindonews.com - Dewan Keamanan (DK) PBB dikabarkan segara mengelar sidang darurat, karena berang dengan ulah Pemerintah Korea Utara (Korut) yang tidak mengindahkan larangan dan tetap meluncurkan Unha-3 untuk mengirim satelit Kwangmyongsong-3 mengorbit, Rabu (12/12/2012).
Diplomat barat mengatakan, DK PBB akan membahas ancaman roket dan sanksi lebih mendalam bagi negara komunis tersebut. "Jepang dan AS pada pagi ini telah meminta DK PBB segera menggelar sidang darurat," ungkap seorang diplomat Barat, seperti diberitakan the express tribune.
Seperti diketahui, beberapa saat setelah Korut mengklaim berhasil meluncurkan roket, Sekertaris Kabinet Jepang, Osamu Fujimura mengatakan kepada awak media, bahwa mereka telah meminta DK PBB untuk segara mengelar sidang darurat.
Sementara itu, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengaku prihatinan atas peluncuran roket yang akan menimbukan dampak negatif terhadap stabilitas keamanan regional.
Menurut laporan Jepang, AS dan Korea Selatan telah sepakat untuk menuntut DK PBB untuk memperkuat sanksi bagi Korut, sepadan dengan sanksi yang mereka jatuhkan pada Iran. Sanksi tersebut mencakup peningkatan daftar lembaga keuangan yang diblokir dan pembekuan sejumlah aset individu.
Namun, penjatuhan sanksi baru tersebut akan sangat bergantung dangan sikap China, salah satu anggota tetap DK PBB, yang merupakan sekutu dekat Korut dalam sektor perdagangan dan penyediaan bantuan.
Seperti diketahui, pasca kegagalan peluncuran Unha-3 pertama pada 16 April lalu, DK PBB telah menggelar rapat paripurna putaran kedua. Dalam sidang tersebut, DK PBB dengan suara bulat mengadopsi sebuah pernyataan yang menyerukan penguatan sanksi terhadap Korut dan langkah-langkah untuk mencegah provokasi tambahan.
"Peluncuran satelit merupakan pelanggaran berat atas resolusi 1718 dan 1874, Pyongyang dilarang melakukan peluncuran dengan menggunakan teknologi rudal balistik," ungkap pernyataan bersama DK PBB tersebut.
Diplomat barat mengatakan, DK PBB akan membahas ancaman roket dan sanksi lebih mendalam bagi negara komunis tersebut. "Jepang dan AS pada pagi ini telah meminta DK PBB segera menggelar sidang darurat," ungkap seorang diplomat Barat, seperti diberitakan the express tribune.
Seperti diketahui, beberapa saat setelah Korut mengklaim berhasil meluncurkan roket, Sekertaris Kabinet Jepang, Osamu Fujimura mengatakan kepada awak media, bahwa mereka telah meminta DK PBB untuk segara mengelar sidang darurat.
Sementara itu, Sekjen PBB Ban Ki-moon mengaku prihatinan atas peluncuran roket yang akan menimbukan dampak negatif terhadap stabilitas keamanan regional.
Menurut laporan Jepang, AS dan Korea Selatan telah sepakat untuk menuntut DK PBB untuk memperkuat sanksi bagi Korut, sepadan dengan sanksi yang mereka jatuhkan pada Iran. Sanksi tersebut mencakup peningkatan daftar lembaga keuangan yang diblokir dan pembekuan sejumlah aset individu.
Namun, penjatuhan sanksi baru tersebut akan sangat bergantung dangan sikap China, salah satu anggota tetap DK PBB, yang merupakan sekutu dekat Korut dalam sektor perdagangan dan penyediaan bantuan.
Seperti diketahui, pasca kegagalan peluncuran Unha-3 pertama pada 16 April lalu, DK PBB telah menggelar rapat paripurna putaran kedua. Dalam sidang tersebut, DK PBB dengan suara bulat mengadopsi sebuah pernyataan yang menyerukan penguatan sanksi terhadap Korut dan langkah-langkah untuk mencegah provokasi tambahan.
"Peluncuran satelit merupakan pelanggaran berat atas resolusi 1718 dan 1874, Pyongyang dilarang melakukan peluncuran dengan menggunakan teknologi rudal balistik," ungkap pernyataan bersama DK PBB tersebut.
(esn)
