Negara-negara Teluk akui koalisi nasional Suriah
Rabu, 14 November 2012 - 11:13 WIB
Negara-negara Teluk akui koalisi nasional Suriah
A
A
A
Sindonews.com - Enam negara Teluk mengakui Koalisi Nasional, blok oposisi yang baru terbentuk sebagai perwakilan sah rakyat Suriah. Langkah Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) ini dilakukan setahun setelah Liga Arab menghentikan keanggotaan Suriah.
Pengakuan ini diberikan GCC saat Koalisi Nasional intensif melobi para menteri luar negeri Liga Arab di Kairo agar memberi pengakuan penuh. Enam negara GCC yakni Bahrain,Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menjadi yang pertama kali mengakui koalisi oposisi Suriah tersebut.“Negara-negara GCC mengumumkan pengakuan terhadap Koalisi Nasional sebagai perwakilan sah rakyat Suriah,” ungkap Ketua GCC Abdullatif al-Zayani, dikutip AFP.
GCC yang kaya minyak itu menegaskan dukungannya pada Koalisi Nasional untuk mencapai aspirasi rakyat Suriah menuju perpindahan politik secepatnya. Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Hamad bin Jassem Al-Thani sebelumnya menyatakan dia akan mengupayakan pengakuan penuh untuk Koalisi Nasional.
Qatar merupakan negara tuan rumah perundingan empat hari yang berakhir dengan kesepakatan oposisi Suriah untuk bersatu membentuk organisasi baru pada Minggu (11/11).
Menteri Luar Negeri Qatar Khaled al-Attiya menjelaskan bahwa pengakuan ini akan menghilangkan setiap penghalang bagi oposisi untuk mendapatkan persenjataan bagi pejuang pemberontak. Pemimpin Koalisi Nasional Ahmed Moaz al-Khatib menyatakan oposisi telah dijanjikan mendapat persenjataan, tapi dia tidak mengatakan dari negara mana.
Sesuai kesepakatan pada Minggu (11/11),oposisi sepakat mendirikan dewan militer tertinggi untuk mengambil alih seluruh komando kelompok bersenjata di lapangan. Hal ini untuk menjawab kekhawatiran Amerika Serikat (AS) bahwa persenjataan dapat mengalir ke kelompok militan yang dapat menunggangi pemberontakan. Khatib, 52, meninggalkan Suriah menuju Kairo pada Juli, setelah beberapa saat ditahan otoritas Suriah karena mengkritik Presiden Bashar al- Assad.Dia dianggap sebagai tokoh moderat.
“Kami menginginkan kemerdekaan untuk setiap Sunni, Alawite, Ismaili (Syiah), Kristiani, Druze, Syiria, dan hak asasi untuk seluruh komponen rakyat Suriah yang harmonis,”kata Khatib. AS juga segera menyatakan dukungan pada Koalisi Nasional.“Kami mendukung Koalisi Nasional, tentu saja untuk mengakhiri pemerintahan Assad dan memulai masa depan demokrasi, damai, dan adil, yang diinginkan seluruh rakyat Suriah,” ungkap juru bicara Departemen Luar Negeri AS Mark Toner.
Adapun, Rusia seperti biasa, bersikap dingin dengan adanya blok oposisi baru Suriah. “Aliansi semacam itu harus bertindak sesuai jalur regulasi damai oleh rakyat Suriah sendiri, tanpa intervensi,” papar pernyataan Pemerintah Rusia.
Sementara, Liga Arab menyambut pembentukan koalisi baru oposisi Suriah dan mendorong pihak-pihak oposisi lainnya untuk bergabung dengan Koalisi Nasional.Namun, Liga Arab tidak mengatakan akan memberikan pengakuan penuh bahwa Koalisi Nasional merupakan perwakilan resmi rakyat Suriah.
Pengakuan ini diberikan GCC saat Koalisi Nasional intensif melobi para menteri luar negeri Liga Arab di Kairo agar memberi pengakuan penuh. Enam negara GCC yakni Bahrain,Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab menjadi yang pertama kali mengakui koalisi oposisi Suriah tersebut.“Negara-negara GCC mengumumkan pengakuan terhadap Koalisi Nasional sebagai perwakilan sah rakyat Suriah,” ungkap Ketua GCC Abdullatif al-Zayani, dikutip AFP.
GCC yang kaya minyak itu menegaskan dukungannya pada Koalisi Nasional untuk mencapai aspirasi rakyat Suriah menuju perpindahan politik secepatnya. Perdana Menteri (PM) Qatar Sheikh Hamad bin Jassem Al-Thani sebelumnya menyatakan dia akan mengupayakan pengakuan penuh untuk Koalisi Nasional.
Qatar merupakan negara tuan rumah perundingan empat hari yang berakhir dengan kesepakatan oposisi Suriah untuk bersatu membentuk organisasi baru pada Minggu (11/11).
Menteri Luar Negeri Qatar Khaled al-Attiya menjelaskan bahwa pengakuan ini akan menghilangkan setiap penghalang bagi oposisi untuk mendapatkan persenjataan bagi pejuang pemberontak. Pemimpin Koalisi Nasional Ahmed Moaz al-Khatib menyatakan oposisi telah dijanjikan mendapat persenjataan, tapi dia tidak mengatakan dari negara mana.
Sesuai kesepakatan pada Minggu (11/11),oposisi sepakat mendirikan dewan militer tertinggi untuk mengambil alih seluruh komando kelompok bersenjata di lapangan. Hal ini untuk menjawab kekhawatiran Amerika Serikat (AS) bahwa persenjataan dapat mengalir ke kelompok militan yang dapat menunggangi pemberontakan. Khatib, 52, meninggalkan Suriah menuju Kairo pada Juli, setelah beberapa saat ditahan otoritas Suriah karena mengkritik Presiden Bashar al- Assad.Dia dianggap sebagai tokoh moderat.
“Kami menginginkan kemerdekaan untuk setiap Sunni, Alawite, Ismaili (Syiah), Kristiani, Druze, Syiria, dan hak asasi untuk seluruh komponen rakyat Suriah yang harmonis,”kata Khatib. AS juga segera menyatakan dukungan pada Koalisi Nasional.“Kami mendukung Koalisi Nasional, tentu saja untuk mengakhiri pemerintahan Assad dan memulai masa depan demokrasi, damai, dan adil, yang diinginkan seluruh rakyat Suriah,” ungkap juru bicara Departemen Luar Negeri AS Mark Toner.
Adapun, Rusia seperti biasa, bersikap dingin dengan adanya blok oposisi baru Suriah. “Aliansi semacam itu harus bertindak sesuai jalur regulasi damai oleh rakyat Suriah sendiri, tanpa intervensi,” papar pernyataan Pemerintah Rusia.
Sementara, Liga Arab menyambut pembentukan koalisi baru oposisi Suriah dan mendorong pihak-pihak oposisi lainnya untuk bergabung dengan Koalisi Nasional.Namun, Liga Arab tidak mengatakan akan memberikan pengakuan penuh bahwa Koalisi Nasional merupakan perwakilan resmi rakyat Suriah.
(esn)
