Kongres China buka proses transisi kepemimpinan PKC
Kamis, 08 November 2012 - 14:54 WIB
Kongres China buka proses transisi kepemimpinan PKC
A
A
A
Sindonews.com - Partai Komunis Cina (PKC) resmi membuka kongres, sekaligus menandai pergantian kepemimpinan, Kamis (8/11/2012). Kongres ini akan berlangsung selama satu pekan.
Pertemuan yang digelar sekali selama satu dekade ini, dibuka oleh Presiden China, Hu Jintao. Lebih dari 2.000 delegasi berkumpul di Balai Besar Rakyat di Beijing.
Jintao membuka pertemuan dengan laporan kerja mengenai pencapaian dan tujuan pemerintah China di masa depan. Di hadapan para delegasi partai, Jintao juga memberikan peringatan keras untuk menjauhi korupsi.
"Kegagalan untuk mengatasi masalah korupsi dalam tubuh partai akan berakibat fatal bagi masa depan partai ini. Bahkan, dapat mengakibatkan runtuhnya partai dan jatuhnya negara. Dengan demikian, kita harus terus berupaya untuk memerangi korupsi," ungkap Jintao, seperti diberitakan BBC.co.uk, Kamis (8/11/2012).
Jintao mengatakan, partai ini akan terus menghadapi peluang dan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan, bangsa China harus memiliki tujuan yang lebih tinggi dan bekerja lebih keras untuk mewujudkan hal tersebut.
"China membutuhkan model baru pemerintahan demi mendorong pertumbuhan ekonomi guna menanggapi perubahan yang terjadi di tingkat domestik maupun global," ungkap Jintao.
Perubahan ini harus dilakukan untuk membuat proses pembangunan yang terjadi di China lebih seimbang, terkoordinasi, dan berkelanjutan. “Kita juga harus bekerja lebih keras agar PDB (produk domestik bruto) China tumbuh dua kali lipat dari tahun 2010,” lanjutnya.
Jintao juga menyinggung berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah China di tingkat domestik, seperti masalah sengketa wilayah perairan yang dihadapi pemerintah dan beberapa negara tentangga di wilayah Timur dan Selatan. "Kita harus tegas melindungi hak-hak wilayah perairan kita dan menjadi negara maritim yang kuat," ungkap Jintao.
Saat pertemuan ini digelar, pemerintah China telah memperketat penjagaan di seluruh penjuru kota. Selama pertemuan ini juga banyak aktivis anti pemerintah ditempatkan dalam tahanan rumah, kata kelompok-kelompok hak asasi manusia.
Pertemuan yang digelar sekali selama satu dekade ini, dibuka oleh Presiden China, Hu Jintao. Lebih dari 2.000 delegasi berkumpul di Balai Besar Rakyat di Beijing.
Jintao membuka pertemuan dengan laporan kerja mengenai pencapaian dan tujuan pemerintah China di masa depan. Di hadapan para delegasi partai, Jintao juga memberikan peringatan keras untuk menjauhi korupsi.
"Kegagalan untuk mengatasi masalah korupsi dalam tubuh partai akan berakibat fatal bagi masa depan partai ini. Bahkan, dapat mengakibatkan runtuhnya partai dan jatuhnya negara. Dengan demikian, kita harus terus berupaya untuk memerangi korupsi," ungkap Jintao, seperti diberitakan BBC.co.uk, Kamis (8/11/2012).
Jintao mengatakan, partai ini akan terus menghadapi peluang dan perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan, bangsa China harus memiliki tujuan yang lebih tinggi dan bekerja lebih keras untuk mewujudkan hal tersebut.
"China membutuhkan model baru pemerintahan demi mendorong pertumbuhan ekonomi guna menanggapi perubahan yang terjadi di tingkat domestik maupun global," ungkap Jintao.
Perubahan ini harus dilakukan untuk membuat proses pembangunan yang terjadi di China lebih seimbang, terkoordinasi, dan berkelanjutan. “Kita juga harus bekerja lebih keras agar PDB (produk domestik bruto) China tumbuh dua kali lipat dari tahun 2010,” lanjutnya.
Jintao juga menyinggung berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah China di tingkat domestik, seperti masalah sengketa wilayah perairan yang dihadapi pemerintah dan beberapa negara tentangga di wilayah Timur dan Selatan. "Kita harus tegas melindungi hak-hak wilayah perairan kita dan menjadi negara maritim yang kuat," ungkap Jintao.
Saat pertemuan ini digelar, pemerintah China telah memperketat penjagaan di seluruh penjuru kota. Selama pertemuan ini juga banyak aktivis anti pemerintah ditempatkan dalam tahanan rumah, kata kelompok-kelompok hak asasi manusia.
(esn)
