Polisi Kuwait tangkap seorang pemimpin oposisi
Selasa, 30 Oktober 2012 - 19:18 WIB
Polisi Kuwait tangkap seorang pemimpin oposisi
A
A
A
Sindonews.com – Aparat keamanan Kuwait menangkap Musallam al-Barrak, seorang pemimpin opisisi negara itu. Al-Barrak ditangkap pada Senin (29/10/2012), setelah ia melontarkan komentar kritis terhadap pemimpin negara-negara Arab. Komentar ini disampaikan al-Barrak dalam sebuah konfrensi pers di rumahnya pada Senin malam.
Dalam konfrensi pres itu, al-Barrak meminta pemerintah Kuwait untuk mematuhi konstitusi. "Anggota dari layanan keamanan negara datang dengan surat perintah penangkapan dan dia (Barrak) kini ditahan di Departemen Keamanan Negara," kata seorang aktivis, Ahmad al-Dayeen, seperti dikuti Reuters, Selasa (30/10/201).
Meskipun Kuwait memberi ruang kebebasan berbicara lebih banyak dibanding beberapa negara Teluk lainnya, namun untuk urusan konstitusi, keputusan Emir Kuwait, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah adalah mutlak.
Diprediksi, penangkapan al-Barrak akan menyulut ketegangan politik di negara pengekspor minyak itu. Beberapa pekan terakhir, terjadi gelombang protes setelah Emir Kuwait membubarkan parlemen pada 7 Oktober. Pembubaran ini menandakan, bahwa pemilu harus berlangsung pada pertengahan Desember.
Untuk meredam aksi protes, sejak awal pekan lalu, Pemerintah Kuwait telah melarang pertemuan yang melibatkan lebih dari 20 orang. Pemerintah Kuwait juga memberikan wewenang pada Kepolisian untuk membubarkan protes.
Dalam konfrensi pres itu, al-Barrak meminta pemerintah Kuwait untuk mematuhi konstitusi. "Anggota dari layanan keamanan negara datang dengan surat perintah penangkapan dan dia (Barrak) kini ditahan di Departemen Keamanan Negara," kata seorang aktivis, Ahmad al-Dayeen, seperti dikuti Reuters, Selasa (30/10/201).
Meskipun Kuwait memberi ruang kebebasan berbicara lebih banyak dibanding beberapa negara Teluk lainnya, namun untuk urusan konstitusi, keputusan Emir Kuwait, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Sabah adalah mutlak.
Diprediksi, penangkapan al-Barrak akan menyulut ketegangan politik di negara pengekspor minyak itu. Beberapa pekan terakhir, terjadi gelombang protes setelah Emir Kuwait membubarkan parlemen pada 7 Oktober. Pembubaran ini menandakan, bahwa pemilu harus berlangsung pada pertengahan Desember.
Untuk meredam aksi protes, sejak awal pekan lalu, Pemerintah Kuwait telah melarang pertemuan yang melibatkan lebih dari 20 orang. Pemerintah Kuwait juga memberikan wewenang pada Kepolisian untuk membubarkan protes.
(esn)
