PBB desak Afrika Selatan kurangi kemiskinan
Senin, 06 Agustus 2012 - 11:17 WIB
PBB desak Afrika Selatan kurangi kemiskinan
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Mary Robinson, mendesak pemerintah Afrika Selatan mengambil langkah tegas untuk mengatasi kesenjangan sosial di negara tersebut.
"Di Afrika Selatan anda bisa menyaksikan ketimpangan yang ekstrem antara kekayaan dan kemiskinan, perbedaan yang begitu mencolok ini memperparah kesenjangan di Afrika Selatan," ungkap Robinson seperti dilansir Xinhua, Senin (6/8/2012).
Robinson mengaku sangat terkejut dengan tingkat kesenjangan kekayaan di Afrika Selatan, ketimpangan, kemiskinan, dan kejahatan telah menjadi beberapa masalah utama negara itu harus diatasi.
"Sejauh ini lembaga demokratis pemerintah seperti parlemen dan pemerintah lokal Afrika Selatan kurang mampu mengatasi korupsi dan kesenjangan," kritik Robinson seperti dilansir Xinhua, Senin (6/8/2012).
Bank Dunia sebelumnya melaporkan pada 2008 lalu, tercatat angka kesenjangan pendapatan di Afrika Selatan mencapai 0,70 angka tertinggi di dunia. Angka ini terus tumbuh sejak berakhirnya politik apartheid pengolongan warna kulit pada 1994 lalu.
10 persen kalangan ekonomi mapan di Afrika Selatan menyumbang 58 persen pertumbuhan pendapatan nasional, sementara sepuluh persen penduduk dengan tingkat ekonomi bawah hanya menyumbang 0,5 persennya.
Robinson menekankan saat ini,orang-orang muda di Afrika Selatan sangat membutuhkan dukungan dan juga sumber daya untuk menyelesaikan pendidikan dan juga keterampilan khusus agar mereka bekerja di lapangan kerja yang tersedia.
"Di Afrika Selatan anda bisa menyaksikan ketimpangan yang ekstrem antara kekayaan dan kemiskinan, perbedaan yang begitu mencolok ini memperparah kesenjangan di Afrika Selatan," ungkap Robinson seperti dilansir Xinhua, Senin (6/8/2012).
Robinson mengaku sangat terkejut dengan tingkat kesenjangan kekayaan di Afrika Selatan, ketimpangan, kemiskinan, dan kejahatan telah menjadi beberapa masalah utama negara itu harus diatasi.
"Sejauh ini lembaga demokratis pemerintah seperti parlemen dan pemerintah lokal Afrika Selatan kurang mampu mengatasi korupsi dan kesenjangan," kritik Robinson seperti dilansir Xinhua, Senin (6/8/2012).
Bank Dunia sebelumnya melaporkan pada 2008 lalu, tercatat angka kesenjangan pendapatan di Afrika Selatan mencapai 0,70 angka tertinggi di dunia. Angka ini terus tumbuh sejak berakhirnya politik apartheid pengolongan warna kulit pada 1994 lalu.
10 persen kalangan ekonomi mapan di Afrika Selatan menyumbang 58 persen pertumbuhan pendapatan nasional, sementara sepuluh persen penduduk dengan tingkat ekonomi bawah hanya menyumbang 0,5 persennya.
Robinson menekankan saat ini,orang-orang muda di Afrika Selatan sangat membutuhkan dukungan dan juga sumber daya untuk menyelesaikan pendidikan dan juga keterampilan khusus agar mereka bekerja di lapangan kerja yang tersedia.
()
