Suu Kyi desak Parlemen Myanmar lindungi Rohingya
Kamis, 26 Juli 2012 - 13:58 WIB
Suu Kyi desak Parlemen Myanmar lindungi Rohingya
A
A
A
Sindonews.com - Pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi mendesak anggota parlemen di negara itu agar mendukung hak minoritas. Dia menyerukan perlindungan hukum untuk menyelesaikan perselisihan etnis Muslim Rohingya di Myanmar.
Suu Kyi menuturkan, sebagai negara demokratis, Parlemen Myanmar harus menghargai dan menghormati hak setiap etnis. "Karena itu, semua anggota parlemen harus membahas penerapan hukum yang jelas guna melindungi persamaan hak etnis Rohingya," ujar dia, seperti dikutip Telegraph, Kamis (26/7/2012).
Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian ini menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemerintah Myanmar dan beberapa kelompok hak asasi manusia yang telah menelantarkan sekitar 800 ribu pengungsi etnis Rohingya. Hingga kini, etnis tersebut masih dianggap sebagai imigran ilegal di Myanmar.
Menurut Suu Kyi, perlindungan terhadap hak etnis lebih dibutuhkan dibanding sekedar mempertahankan bahasa etnik dan budaya. Kelompok minoritas etnis telah menderita dengan berbagai konflik sengketa lahan dan kehidupan yang rentan terhadap kemiskinan.
Selama ini, perang saudara telah melanda Myanmar sejak dinyatakan merdeka dari Inggris pada 1948. Serangkaian upaya untuk mengakhiri konflik pelanggaran hak asasi manusia justru memicu perpecahan yang lebih besar di tengah penduduk Myanmar.
Suu Kyi menuturkan, sebagai negara demokratis, Parlemen Myanmar harus menghargai dan menghormati hak setiap etnis. "Karena itu, semua anggota parlemen harus membahas penerapan hukum yang jelas guna melindungi persamaan hak etnis Rohingya," ujar dia, seperti dikutip Telegraph, Kamis (26/7/2012).
Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian ini menyampaikan kekecewaannya terhadap Pemerintah Myanmar dan beberapa kelompok hak asasi manusia yang telah menelantarkan sekitar 800 ribu pengungsi etnis Rohingya. Hingga kini, etnis tersebut masih dianggap sebagai imigran ilegal di Myanmar.
Menurut Suu Kyi, perlindungan terhadap hak etnis lebih dibutuhkan dibanding sekedar mempertahankan bahasa etnik dan budaya. Kelompok minoritas etnis telah menderita dengan berbagai konflik sengketa lahan dan kehidupan yang rentan terhadap kemiskinan.
Selama ini, perang saudara telah melanda Myanmar sejak dinyatakan merdeka dari Inggris pada 1948. Serangkaian upaya untuk mengakhiri konflik pelanggaran hak asasi manusia justru memicu perpecahan yang lebih besar di tengah penduduk Myanmar.
()
