Hak imunitas hilang , Sarkozy diinvestigasi
Selasa, 19 Juni 2012 - 14:17 WIB
Hak imunitas hilang , Sarkozy diinvestigasi
A
A
A
Sindonews.com - Diduga melakukan korupsi dan melakukan penggelapan biaya kampanye, mantan Presiden Prancis, Nicolas Sarkozy kini tengah diselidiki atas dua kejahatan tersebut.
Sarkozy saat itu bertindak sebagai menteri keuangan dan juru bicara kampanye Perdana Menteri, Edouard Balladur. Ia diduga terlibat dalam skandal Karachi.
Tim penyelidik akan mencari tahu apakah ia memiliki keterkaitan suap untuk membiayai kampanye dengan penjualan kapal selam Agosta yang dijual oleh pemerintah Balladur Prancis kepada Pakistan tahun 1990 silam.
Pengacara warga Prancis yang menjadi korban pengemboman tahun 2002 di Karachi, Pakistan mengajukan keluhan kepada pengadilan Prancis terhadap Sarkozy.
Dari sana tim penyelidik akan menyelidiki apakah ada keterkaitan antara peristiwa pemboman tahun 2002 merupakan sebuah pembalasan atas keputusan pemerintah Prancis yang menghentikan pembayaran komisi penjualan.
Diketahui, dalam insiden pemboman tahun 2002 tersebut, 15 orang dilaporkan tewas. Sebagian besar korban adalah kontraktor pertahanan Prancis.
Berdasarkan konstitusi yang berlaku di Prancis, Presiden memiliki kekebalan hukum saat ia memerintah menjadi presiden. Sebulan sejak masa jabatan pemerintahanya berakhir pada Jumat 15 Juni lalu, Sarkozy tidak lagi memiliki kekebalan hukum.
Sarkozy saat itu bertindak sebagai menteri keuangan dan juru bicara kampanye Perdana Menteri, Edouard Balladur. Ia diduga terlibat dalam skandal Karachi.
Tim penyelidik akan mencari tahu apakah ia memiliki keterkaitan suap untuk membiayai kampanye dengan penjualan kapal selam Agosta yang dijual oleh pemerintah Balladur Prancis kepada Pakistan tahun 1990 silam.
Pengacara warga Prancis yang menjadi korban pengemboman tahun 2002 di Karachi, Pakistan mengajukan keluhan kepada pengadilan Prancis terhadap Sarkozy.
Dari sana tim penyelidik akan menyelidiki apakah ada keterkaitan antara peristiwa pemboman tahun 2002 merupakan sebuah pembalasan atas keputusan pemerintah Prancis yang menghentikan pembayaran komisi penjualan.
Diketahui, dalam insiden pemboman tahun 2002 tersebut, 15 orang dilaporkan tewas. Sebagian besar korban adalah kontraktor pertahanan Prancis.
Berdasarkan konstitusi yang berlaku di Prancis, Presiden memiliki kekebalan hukum saat ia memerintah menjadi presiden. Sebulan sejak masa jabatan pemerintahanya berakhir pada Jumat 15 Juni lalu, Sarkozy tidak lagi memiliki kekebalan hukum.
()
