Lagi, PM Jepang reshuffle kabinet
Senin, 04 Juni 2012 - 15:17 WIB
Lagi, PM Jepang reshuffle kabinet
A
A
A
Sindonews.com - Perdana Menteri Jepang Yoshihiko Noda kembali mengumumkan perombakan kabinet untuk kali kedua sejak ia menjabat awal September tahun lalu. Dalam perombakan kabinet kali ini, Noda mengganti lima dari 18 orang menteri yang mendukung kabinet pemerintahannya.
Kabarnya perombakan kabinet itu merupakan sebuah langkah untuk memenangkan dukungan dari kelompok oposisi untuk menaikkan tarif dasar pajak di Jepang.
Menteri Pertahanan Naoki Tanaka dan Menteri Transportasi Takeshi Maeda digantikan dengan Satoshi Morimoto, seorang profesor dari Universitas Takushoku dan Yuichiro Hata, kepala pengetatan anggaran Jepang dari Partai Demokrat. Dua orang menteri tersebut diganti karena tidak mendukung rencana Noda untuk menaikkan tarif pajak di Jepang.
Pengumuman pergantian kabinet itu dilakukan seminggu pascaa Noda gagal mendapatkan dukungan dari pemimpin kelompok oposisi, Ichiro Ozawa. Ozawa sangat menentang keputusan Noda menaikkan pajak saat penduduk masih menghadapi masa-masa sulit. Noda berharap perobakan kabinet ini bisa menjadi sebuah langkah unutk membujuk Partai Demokratik Liberal untuk mengubah sikap mereka agar mau mendukung kenaikan tarif dasar pajak.
Kabarnya perombakan kabinet itu merupakan sebuah langkah untuk memenangkan dukungan dari kelompok oposisi untuk menaikkan tarif dasar pajak di Jepang.
Menteri Pertahanan Naoki Tanaka dan Menteri Transportasi Takeshi Maeda digantikan dengan Satoshi Morimoto, seorang profesor dari Universitas Takushoku dan Yuichiro Hata, kepala pengetatan anggaran Jepang dari Partai Demokrat. Dua orang menteri tersebut diganti karena tidak mendukung rencana Noda untuk menaikkan tarif pajak di Jepang.
Pengumuman pergantian kabinet itu dilakukan seminggu pascaa Noda gagal mendapatkan dukungan dari pemimpin kelompok oposisi, Ichiro Ozawa. Ozawa sangat menentang keputusan Noda menaikkan pajak saat penduduk masih menghadapi masa-masa sulit. Noda berharap perobakan kabinet ini bisa menjadi sebuah langkah unutk membujuk Partai Demokratik Liberal untuk mengubah sikap mereka agar mau mendukung kenaikan tarif dasar pajak.
()
