Hindari Kontak Langsung, Austria Luncurkan Aplikasi Jabat Tangan
Jum'at, 03 April 2020 - 10:05 WIB
Hindari Kontak Langsung, Austria Luncurkan Aplikasi Jabat Tangan
A
A
A
WINA - Palang Merah Austria meluncurkan aplikasi ponsel pintar yang disebut dengan Stopp Corona. Itu bertujuan menjadikan penggunanya untuk menulis diari digital tentang orang yang pernah ditemuinya.
Menurut Direktur Palang Merah Austria Gerry Foitik, tujuan utama aplikasi itu untuk mengurangi tantangan pelayanan medis. Dia mengungkapkan, aplikasi tersebut juga bisa digunakan untuk melakukan jabat tangan digital.
“Kapan pun kamu menjalin hubungan dekat dengan orang lain, kamu bisa mencatatnya secara manual. Jika terinfeksi virus corona, kamu akan menginformasikan kepada seluruh orang yang pernah kamu temui dalam kurun waktu 48 jam,” kata Foitik, dilansir BBC. “Mereka bisa mengisolasi diri untuk menghentikan pola penyebaran,” jelasnya.
Aktivis perlindungan data Austria Max Schrems mengungkapkan, aplikasi tersebut tidak bersifat rahasia karena setiap orang memiliki nomor identitas. Namun, dia menyebutkan hal itu tidak menjadi permasalahan ketika bersentuhan dengan undang-undang privasi Uni Eropa (UE). “Itu bersifat opsional. Itu sukarela. Orang bisa bertanya apa maksudnya,” ujarnya.
Schrems mengungkapkan, undang-undang perlindungan data Eropa memperbolehkan pemrosesan data untuk kepentingan insiden kesehatan internasional. “Kita melihat bagaimana kita menghadapi prinsip hukum untuk menjamin invasi privasi,” paparnya.
Sementara itu, melansir Guardian, Zoom merupakan aplikasi yang paling meningkat digunakan saat musim lockdown (kuncitara) di berbagai negara. Itu juga menjadi aplikasi favorit untuk pertemuan atau konferensi dengan video lebih dari 100 orang dan gratis.
Namun demikian, banyak pihak kerap mempertanyakan keamanan data pada Zoom. Pasalnya, tahun lalu terjadi kasus para hacker meretas webcam milik orang lain melalui aplikasi tersebut.
BBC melaporkan, jaksa agung New York telah mengirim surat kepada Zoom mengenai kemampuan mereka dalam menangani meroketnya jumlah pengguna aplikasi tersebut. “Kita meminta Zoom untuk mengkaji ulang langkah keamanannya sejak popularitasnya meroket,” kata Jaksa Agung Negara Bagian New York, Letitia James.
Namun demikian, juru bicara Zoom mengungkapkan pihaknya terus memberikan perhatian serius terhadap privasi, keamanan, dan kepercayaan publik dengan serius.
“Selama pandemi Covid-19, kita bekerja sepanjang waktu untuk menjamin rumah sakit, universitas, sekolah, dan bisnis lain di seluruh dunia bisa saling terkoneksi dan beroperasi,” kata juru bicara yang tidak disebutkan namanya.
Dia pun mengapresiasi langkah jaksa agung New York yang memberikan perhatian mengenai keamanan data. “Kita sangat senang memberikan informasi yang dimintanya,” paparnya.
Pengguna internet mengunduh aplikasi Zoom ketika sebagian besar pemerintahan di dunia meminta warganya untuk tinggal di rumah agar memperlambat penularan virus korona. Zoom menjadi aplikasi nomor dua di Inggris dan nomor satu di AS. Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menampilkan foto dirinya sedang menggelar pertemuan dengan menggunakan Zoom.
Juru bicara Zoom mengungkapkan, banyak perusahaan berskala dunia memilih Zoom karena faktor keamanan data. “Kita juga bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Inggris dan Pusat Keamanan Siber Nasional untuk menyediakan dokumen yang mereka inginkan,” katanya. (Andika H Mustaqim)
Menurut Direktur Palang Merah Austria Gerry Foitik, tujuan utama aplikasi itu untuk mengurangi tantangan pelayanan medis. Dia mengungkapkan, aplikasi tersebut juga bisa digunakan untuk melakukan jabat tangan digital.
“Kapan pun kamu menjalin hubungan dekat dengan orang lain, kamu bisa mencatatnya secara manual. Jika terinfeksi virus corona, kamu akan menginformasikan kepada seluruh orang yang pernah kamu temui dalam kurun waktu 48 jam,” kata Foitik, dilansir BBC. “Mereka bisa mengisolasi diri untuk menghentikan pola penyebaran,” jelasnya.
Aktivis perlindungan data Austria Max Schrems mengungkapkan, aplikasi tersebut tidak bersifat rahasia karena setiap orang memiliki nomor identitas. Namun, dia menyebutkan hal itu tidak menjadi permasalahan ketika bersentuhan dengan undang-undang privasi Uni Eropa (UE). “Itu bersifat opsional. Itu sukarela. Orang bisa bertanya apa maksudnya,” ujarnya.
Schrems mengungkapkan, undang-undang perlindungan data Eropa memperbolehkan pemrosesan data untuk kepentingan insiden kesehatan internasional. “Kita melihat bagaimana kita menghadapi prinsip hukum untuk menjamin invasi privasi,” paparnya.
Sementara itu, melansir Guardian, Zoom merupakan aplikasi yang paling meningkat digunakan saat musim lockdown (kuncitara) di berbagai negara. Itu juga menjadi aplikasi favorit untuk pertemuan atau konferensi dengan video lebih dari 100 orang dan gratis.
Namun demikian, banyak pihak kerap mempertanyakan keamanan data pada Zoom. Pasalnya, tahun lalu terjadi kasus para hacker meretas webcam milik orang lain melalui aplikasi tersebut.
BBC melaporkan, jaksa agung New York telah mengirim surat kepada Zoom mengenai kemampuan mereka dalam menangani meroketnya jumlah pengguna aplikasi tersebut. “Kita meminta Zoom untuk mengkaji ulang langkah keamanannya sejak popularitasnya meroket,” kata Jaksa Agung Negara Bagian New York, Letitia James.
Namun demikian, juru bicara Zoom mengungkapkan pihaknya terus memberikan perhatian serius terhadap privasi, keamanan, dan kepercayaan publik dengan serius.
“Selama pandemi Covid-19, kita bekerja sepanjang waktu untuk menjamin rumah sakit, universitas, sekolah, dan bisnis lain di seluruh dunia bisa saling terkoneksi dan beroperasi,” kata juru bicara yang tidak disebutkan namanya.
Dia pun mengapresiasi langkah jaksa agung New York yang memberikan perhatian mengenai keamanan data. “Kita sangat senang memberikan informasi yang dimintanya,” paparnya.
Pengguna internet mengunduh aplikasi Zoom ketika sebagian besar pemerintahan di dunia meminta warganya untuk tinggal di rumah agar memperlambat penularan virus korona. Zoom menjadi aplikasi nomor dua di Inggris dan nomor satu di AS. Beberapa waktu lalu, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson menampilkan foto dirinya sedang menggelar pertemuan dengan menggunakan Zoom.
Juru bicara Zoom mengungkapkan, banyak perusahaan berskala dunia memilih Zoom karena faktor keamanan data. “Kita juga bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan Inggris dan Pusat Keamanan Siber Nasional untuk menyediakan dokumen yang mereka inginkan,” katanya. (Andika H Mustaqim)
(ysw)
