Dinilai Tak Punya Program, Kabinet PM Malaysia Muhyiddin Tuai Kritik

KUALA LUMPUR - Kabinet Pemerintahan Perdana Menteri (PM) Malaysia Muhyiddin Yassin menuai kritik karena dinilai terlalu gemuk dan tidak menunjukkan representasi keragaman. Para menteri juga lebih cenderung mewakili etnis Melayu saja dan tidak mengakomodasi kelompok minoritas lainnya.

Kritik tersebut dilancarkan kubu mantan koalisi penguasa sebelumnya, Pakatan Harapan (PH), yang merespons pengumuman kabinet oleh Muhyiddin. Berbagai posisi menteri diciptakan untuk bisa mencukupi kursi berbagai partai politik dalam koalisi baru yang menggulingkan PH pada bulan lalu.

“Terdapat 70 posisi, termasuk PM, dibandingkan dengan 55 pada Pemerintahan PH sebelumnya,” kata politikus Partai Amanah Negara Khalid Abdul Sama, kemarin, dilansir Channel News Asia. “Itu adalah kabinet di mana semua orang mendapatkan bagian,” ungkap Khalid.

Khalid, yang merupakan anggota parlemen dari Shah Alam dan mantan menteri teritorial federal mengungkapkan, jumlah menteri dan deputi menteri yang terlalu banyak hanya untuk memuaskan kebutuhan partai-partai dalam aliansi baru tersebut.

Hal senada diungkapkan kolega Khalid dari Partai Amanah Negara, Salahuddin Ayub, yang mengungkapkan ukuran kabinet terlalu besar. “Itu tidak baik untuk negara. Saya pikir mereka berbagai kursi di kabinet di antara semua partai yang mendukung Muhyiddin,” ujarnya.

Pemerintahan PH digulingkan ketika Muhyiddin menarik Partai Pribumi Bersatu Malaysia keluar dari koalisi dan bergabung dengan Barisan Nasional (BN). Padahal, BN sebelumnya digulingkan dari kekuasaan selama 60 tahun pada pemilu yang lalu. Muhyiddin juga didukung penuh faksi Azmin Ali yang keluar dari Partai Keadilan Rakyat (PKR), Partai Islam Se-Malaysia, dan Gabungan Partai Serawak.

Muhyiddin ditunjuk sebagai PM kedelapan oleh raja Malaysia berdasarkan keputusan mayoritas anggota parlemen. Dia sudah mengumumkan kabinetnya pada Senin (9/3) lalu dengan empat menteri senior atau koordinator serta menghapus deputi menteri. Pemerintahan Muhyiddin menghadapi ancaman mantan kolega PH yang berencana mengajukan mosi tidak percaya ketika sidang parlemen digelar.

Khalid juga mengkritik kabinet baru Malaysia tidak memiliki tujuan jelas selain menggulingkan PH. “Tidak ada program yang mengendalikan kabinet,” katanya.

Dia juga mengkritik komposisi kabinet yang tidak merefleksikan komposisi ras di Malaysia.

Sementara Fahmi Fadzil, anggota parlemen dari PKR, mengungkapkan kabinet Muhyiddin tidak menunjukkan keterwakilan perempuan karena hanya 13% wanita pada daftar kabinet tersebut. “Realitasnya adalah terdapat 50% perempuan di Malaysia. Bagaimana hanya 13% di kabinet bisa merepresentasikan 50% populasi sebenarnya di negara ini?” katanya, bertanya.

Mengenai penunjukan empat menteri senior atau menteri koordinator, pakar politik Universitas Malaya Sarawak Jeniri Amir mengungkapkan itu sebagai upaya untuk penyeimbang bagi PM baru. “Dia (Muhyiddin) telah mengambil semua faktor, termasuk semua komponen partai yang berkontribusi terhadap penunjukan sebagai PM dan pembentukan Perikatan Nasional,” katanya.

Dia mengungkapkan komposisi menteri itu bisa diprediksi dan kabinet yang aman. Empat menteri koordinator itu adalah pembelot PKR Azmin Ali, politikus UMNO (Organisasi Nasional Melayui Bersatu) Ismail Sabri Yaakob, Gabungan Partai Sarawak (GPS) Fadillah Yusof, dan Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) Mohd Radzi Md Jidin. Jeniri mengungkapkan penunjukan Azmin sebagai kebutuhan politik. “Azmin mengajak 10 anggota parlemen agar Muhyiddin bisa menjadi PM. Kontribusi politik Azmin menjadi jaminan agar posisi Muhyiddin tidak diganggu,” ujarnya.

Muhyiddin juga tidak memasukkan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi pada kabinetnya. “Itu menunjukkan Muhyiddin menunjuk orang yang memiliki integritas,” ujarnya. (Andika H Mustaqim)