Uttar Pradesh Pertahankan Baleho Berisi Nama-nama Demonstran
Selasa, 10 Maret 2020 - 01:06 WIB
Uttar Pradesh Pertahankan Baleho Berisi Nama-nama Demonstran
A
A
A
LUCKNOW - Negara bagian Uttar Pradesh, India, menolak permintaan pengadilan untuk melepas baleho berisi nama-nama, gambar dan alamat puluhan demonstran anti-pemerintah.
Pemasangan baleho itu memicu kekhawatiran atas keselamatan para demonstran itu dari serangan massa yang brutal.
Pemerintahan Uttar Pradesh memasang enam baleho pekan lalu di beberapa lokasi ramai di ibu kota Lucknow. Baleho itu berisi nama-nama orang yang mengikuti unjuk rasa menentang Undang-undang (UU) kewarganegaraan yang diskriminatif terhadap Muslim.
Uttar Pradesh dikuasai oleh aliansi nasionalis Hindu Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi.
Pemerintah Uttar Pradesh menuduh 57 orang yang nama dan gambarnya ada di baleho itu sebagai perusuh pada Desember.
Tak seorang pun dari nama-nama itu yang didakwa melakukan kejahatan oleh pengadilan. Mereka yang namanya masuk daftar itu pun menuduh pemerintah berupaya membuat malu demonstran.
"Apakah ini undangan untuk massa?" papar Sadaf Jafar, satu-satunya wanita yang namanya muncul dalam baleho itu.
"Aksi oleh kepolisian dan pemerintah telah membuat hidup kami lebih rawan. Bagaimana kami akan merasa aman di kota kami?" ujar dia.
Meski belum dapat diverifikasi agama orang-orang yang masuk dalam daftar itu, namun mayoritas namanya banyak dipakai oleh populasi Muslim di India.
Jafar kini mempertimbangkan mengambil langkah hukum untuk menggugat pemerintah.
"Aksi pemerintah ini total ilegal," ujar SR Darapuri, mantan personil polisi yang namanya juga muncul di baleho itu karena mendukung demonstran.
Pemasangan baleho itu memicu kekhawatiran atas keselamatan para demonstran itu dari serangan massa yang brutal.
Pemerintahan Uttar Pradesh memasang enam baleho pekan lalu di beberapa lokasi ramai di ibu kota Lucknow. Baleho itu berisi nama-nama orang yang mengikuti unjuk rasa menentang Undang-undang (UU) kewarganegaraan yang diskriminatif terhadap Muslim.
Uttar Pradesh dikuasai oleh aliansi nasionalis Hindu Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi.
Pemerintah Uttar Pradesh menuduh 57 orang yang nama dan gambarnya ada di baleho itu sebagai perusuh pada Desember.
Tak seorang pun dari nama-nama itu yang didakwa melakukan kejahatan oleh pengadilan. Mereka yang namanya masuk daftar itu pun menuduh pemerintah berupaya membuat malu demonstran.
"Apakah ini undangan untuk massa?" papar Sadaf Jafar, satu-satunya wanita yang namanya muncul dalam baleho itu.
"Aksi oleh kepolisian dan pemerintah telah membuat hidup kami lebih rawan. Bagaimana kami akan merasa aman di kota kami?" ujar dia.
Meski belum dapat diverifikasi agama orang-orang yang masuk dalam daftar itu, namun mayoritas namanya banyak dipakai oleh populasi Muslim di India.
Jafar kini mempertimbangkan mengambil langkah hukum untuk menggugat pemerintah.
"Aksi pemerintah ini total ilegal," ujar SR Darapuri, mantan personil polisi yang namanya juga muncul di baleho itu karena mendukung demonstran.
(sfn)
