Memo Gedung Putih: Pembunuhan Soleimani Balasan Atas Serangan di Masa Lalu
Sabtu, 15 Februari 2020 - 11:22 WIB
Memo Gedung Putih: Pembunuhan Soleimani Balasan Atas Serangan di Masa Lalu
A
A
A
WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan serangan pesawat tak berawak yang menewaskan seorang komandan militer Iran bulan lalu dalam menanggapi serangan masa lalu. Begitu bunyi memo Gedung Putih yang dirilis, meskipun pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa itu karena ancaman yang akan segera terjadi.
Sebagaimana diperintahkan oleh hukum, pemerintah AS mengirimkan pembenaran yang tidak dirahasiakan atas serangan pada 2 Januari lalu yang menewaskan Jenderal Iran Qassem Soleimani di bandar Baghdad Irak. Serangan itu, dan aksi balasan dari Iran, menimbulkan kekhawatiran perang yang lebih luar dan membuat frustasi beberapa anggota parlemen yang mengatakan Trump telah memberi mereka pembenaran yang berubah-ubah atas serangan itu.
"Presiden mengarahkan tindakan ini sebagai tanggapan atas serangkaian serangan yang meningkat dalam beberapa bulan sebelumnya oleh Iran dan milisi yang didukung Iran pada pasukan AS dan kepentingan di kawasan Timur Tengah," bunyi laporan kepada Kongres itu seperti dikutip dari Al Arabiya, Sabtu (15/2/2020).
Laporan itu mengatakan tujuan tindakan itu adalah untuk melindungi personil AS, menghalangi Iran, menurunkan kemampuan milisi yang didukung Iran untuk melakukan serangan dan mengakhiri eskalasi serangan strategis Iran.
Laporan itu juga mengatakan konstitusi AS memberikan presiden hak untuk mengarahkan penggunaan kekuatan untuk melindungi negara dari serangan atau ancaman atau serangan yang akan segera terjadi.
Dan laporan itu mengatakan Otorisasi untuk Penggunaan Kekuatan Militer yang disahkan Kongres pada tahun 2002, untuk Perang Irak, juga berlaku.
Komite Urusan Luar Negeri DPR merilis memo itu sehari setelah Senat AS, dalam sebuah teguran terhadap Trump, mengeluarkan undang-undang langka untuk membatasi kemampuan presiden dalam mengobarkan perang melawan Iran. (Baca: Cegah Perang dengan Iran, Senat AS Batasi Kewenangan Militer Trump )
Perwakilan Partai Demokrat Eliot Engel, ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, mengatakan memo itu bertentangan dengan pernyataan Trump sebelumnya bahwa serangan itu mencegah serangan dan mengatakan anggota parlemen membutuhkan lebih banyak jawaban.
"Penjelasan palsu setelah serangan ini tidak bisa dilakukan. Kami membutuhkan jawaban dan kesaksian, jadi saya menantikan Menteri (Luar Negeri Mike) Pompeo memberikan kesaksian di hadapan komite pada sidang terbuka 28 Februari tentang kebijakan Iran dan Irak, termasuk serangan terhadap Soleimani dan kekuatan perang,” kata Engel dalam sebuah pernyataan.
Seorang asisten panitia mengkonfirmasi bahwa Pompeo setuju untuk hadir pada 28 Februari. Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Engel mengumumkan pada akhir Januari Pompeo telah setuju untuk berpartisipasi dalam audiensi publik pada tanggal yang belum ditetapkan.
Pompeo telah menolak dua permintaan komite sebelumnya untuk membahas kebijakan Iran secara terbuka.
Sebagaimana diperintahkan oleh hukum, pemerintah AS mengirimkan pembenaran yang tidak dirahasiakan atas serangan pada 2 Januari lalu yang menewaskan Jenderal Iran Qassem Soleimani di bandar Baghdad Irak. Serangan itu, dan aksi balasan dari Iran, menimbulkan kekhawatiran perang yang lebih luar dan membuat frustasi beberapa anggota parlemen yang mengatakan Trump telah memberi mereka pembenaran yang berubah-ubah atas serangan itu.
"Presiden mengarahkan tindakan ini sebagai tanggapan atas serangkaian serangan yang meningkat dalam beberapa bulan sebelumnya oleh Iran dan milisi yang didukung Iran pada pasukan AS dan kepentingan di kawasan Timur Tengah," bunyi laporan kepada Kongres itu seperti dikutip dari Al Arabiya, Sabtu (15/2/2020).
Laporan itu mengatakan tujuan tindakan itu adalah untuk melindungi personil AS, menghalangi Iran, menurunkan kemampuan milisi yang didukung Iran untuk melakukan serangan dan mengakhiri eskalasi serangan strategis Iran.
Laporan itu juga mengatakan konstitusi AS memberikan presiden hak untuk mengarahkan penggunaan kekuatan untuk melindungi negara dari serangan atau ancaman atau serangan yang akan segera terjadi.
Dan laporan itu mengatakan Otorisasi untuk Penggunaan Kekuatan Militer yang disahkan Kongres pada tahun 2002, untuk Perang Irak, juga berlaku.
Komite Urusan Luar Negeri DPR merilis memo itu sehari setelah Senat AS, dalam sebuah teguran terhadap Trump, mengeluarkan undang-undang langka untuk membatasi kemampuan presiden dalam mengobarkan perang melawan Iran. (Baca: Cegah Perang dengan Iran, Senat AS Batasi Kewenangan Militer Trump )
Perwakilan Partai Demokrat Eliot Engel, ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR, mengatakan memo itu bertentangan dengan pernyataan Trump sebelumnya bahwa serangan itu mencegah serangan dan mengatakan anggota parlemen membutuhkan lebih banyak jawaban.
"Penjelasan palsu setelah serangan ini tidak bisa dilakukan. Kami membutuhkan jawaban dan kesaksian, jadi saya menantikan Menteri (Luar Negeri Mike) Pompeo memberikan kesaksian di hadapan komite pada sidang terbuka 28 Februari tentang kebijakan Iran dan Irak, termasuk serangan terhadap Soleimani dan kekuatan perang,” kata Engel dalam sebuah pernyataan.
Seorang asisten panitia mengkonfirmasi bahwa Pompeo setuju untuk hadir pada 28 Februari. Gedung Putih dan Departemen Luar Negeri AS tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Engel mengumumkan pada akhir Januari Pompeo telah setuju untuk berpartisipasi dalam audiensi publik pada tanggal yang belum ditetapkan.
Pompeo telah menolak dua permintaan komite sebelumnya untuk membahas kebijakan Iran secara terbuka.
(ian)
