Palestina Puji Keputusan PBB Ungkap Perusahaan Terkait Permukiman Yahudi
Kamis, 13 Februari 2020 - 15:33 WIB
Palestina Puji Keputusan PBB Ungkap Perusahaan Terkait Permukiman Yahudi
A
A
A
RAMALLAH - Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki melemparkan pujian atas keputusan Dewan HAM PBB untuk mengungkap perusahaan-perusahaan terkait permukiman Yahudi Israel. Setidaknya ada 112 perusahaan yang terkait permukiman tersebut.
"Publikasi daftar perusahaan dan pihak yang beroperasi di permukiman adalah kemenangan bagi hukum internasional," kata Maliki dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Kamis (13/2/2020).
Maliki kemudian mendesak negara-negara anggota PBB dan Dewan HAM PBB untuk mengeluarkan rekomendasi dan instruksi kepada perusahaan-perusahaan ini untuk segera mengakhiri pekerjaan mereka dengan penyelesaian.
Sebelumnya diwartakan, Dewan HAM PBB menyebutkan 112 lembaga bisnis yang memiliki alasan masuk akal untuk disimpulkan memiliki hubungan dengan sejumlah permukiman Israel, yakni 94 perusahaan di Israel dan 18 perusahaan di enam negara lain termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis.
Isu ini sangat sensitif karena perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam daftar itu dapat menjadi target untuk boikot dan divestasi untuk meningkatkan tekanan pada Israel terkait pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat.
"Publikasi daftar perusahaan dan pihak yang beroperasi di permukiman adalah kemenangan bagi hukum internasional," kata Maliki dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir Al Arabiya pada Kamis (13/2/2020).
Maliki kemudian mendesak negara-negara anggota PBB dan Dewan HAM PBB untuk mengeluarkan rekomendasi dan instruksi kepada perusahaan-perusahaan ini untuk segera mengakhiri pekerjaan mereka dengan penyelesaian.
Sebelumnya diwartakan, Dewan HAM PBB menyebutkan 112 lembaga bisnis yang memiliki alasan masuk akal untuk disimpulkan memiliki hubungan dengan sejumlah permukiman Israel, yakni 94 perusahaan di Israel dan 18 perusahaan di enam negara lain termasuk Amerika Serikat (AS), Inggris dan Prancis.
Isu ini sangat sensitif karena perusahaan-perusahaan yang disebutkan dalam daftar itu dapat menjadi target untuk boikot dan divestasi untuk meningkatkan tekanan pada Israel terkait pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat.
(esn)
