AS Minta Kazakhstan Turut Tekan China Soal Uighur
Minggu, 02 Februari 2020 - 18:55 WIB
AS Minta Kazakhstan Turut Tekan China Soal Uighur
A
A
A
WASHINGTON -
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mendesak Kazakhstan untuk bergabung dengan Washington dalam menekan China atas perlakuannya terhadap minoritas Muslim di provinsi Xinjiang. Ini adalah masalah sensitif bagi Kazakhstan Tengah yang memiliki hubungan dekat dengan China.
Berbicara saat melakukan kunjungan ke Nur-Sultan, Pompeo mengatakan, dia telah mengangkat masalah ini dalam pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Kazakhstan, Mukhtar Tleuberdi.
"Perlindungan HAM menentukan jiwa suatu bangsa. Kami membahas perdagangan orang dan keadaan lebih dari satu juta Muslim Uighur dan etnis Kazakh yang ditahan Partai Komunis China di Xinjiang, tepat di seberang perbatasan Kazakh," kata Pompeo, seperti dilansir Channel News Asia pada Minggu (2/2/2020).
"AS mendesak semua negara untuk bergabung dengan kami dalam mendesak untuk segera mengakhiri penindasan ini. Kami hanya meminta mereka untuk memberikan perlindungan dan suaka yang aman bagi mereka yang ingin melarikan diri dari China, lindungi martabat manusia, lakukan apa yang benar," sambungnya.
PBB dan kelompok HAM internasional memperkirakan bahwa antara satu hingga dua juta orang, sebagian besar etnis Muslim Uighur, telah ditahan dalam kondisi yang keras sebagai bagian dari apa yang disebut Beijing sebagai kampanye anti-terorisme.
China telah berulang kali membantah ada penganiayaan terhadap warga Uighur dan mengatakan kamp-kamp itu menyediakan pelatihan kejuruan. Beijing menggambarkan para tahanan sebagai siswa.
Tleuberdi, yang pemerintahnya sejauh ini menjauhkan diri dari kritik terhadap China atas Xinjiang, tidak berkomentar mengenai masalah Uighur dan sebagai gantinya berfokus pada kerja sama ekonomi dan keamanan.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo mendesak Kazakhstan untuk bergabung dengan Washington dalam menekan China atas perlakuannya terhadap minoritas Muslim di provinsi Xinjiang. Ini adalah masalah sensitif bagi Kazakhstan Tengah yang memiliki hubungan dekat dengan China.
Berbicara saat melakukan kunjungan ke Nur-Sultan, Pompeo mengatakan, dia telah mengangkat masalah ini dalam pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri Kazakhstan, Mukhtar Tleuberdi.
"Perlindungan HAM menentukan jiwa suatu bangsa. Kami membahas perdagangan orang dan keadaan lebih dari satu juta Muslim Uighur dan etnis Kazakh yang ditahan Partai Komunis China di Xinjiang, tepat di seberang perbatasan Kazakh," kata Pompeo, seperti dilansir Channel News Asia pada Minggu (2/2/2020).
"AS mendesak semua negara untuk bergabung dengan kami dalam mendesak untuk segera mengakhiri penindasan ini. Kami hanya meminta mereka untuk memberikan perlindungan dan suaka yang aman bagi mereka yang ingin melarikan diri dari China, lindungi martabat manusia, lakukan apa yang benar," sambungnya.
PBB dan kelompok HAM internasional memperkirakan bahwa antara satu hingga dua juta orang, sebagian besar etnis Muslim Uighur, telah ditahan dalam kondisi yang keras sebagai bagian dari apa yang disebut Beijing sebagai kampanye anti-terorisme.
China telah berulang kali membantah ada penganiayaan terhadap warga Uighur dan mengatakan kamp-kamp itu menyediakan pelatihan kejuruan. Beijing menggambarkan para tahanan sebagai siswa.
Tleuberdi, yang pemerintahnya sejauh ini menjauhkan diri dari kritik terhadap China atas Xinjiang, tidak berkomentar mengenai masalah Uighur dan sebagai gantinya berfokus pada kerja sama ekonomi dan keamanan.
(esn)
