Lavrov pada Pompeo: Serangan Terhadap Soleimani Langgar Hukum Internasional
A
A
A
MOSKOW - Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov mengatakan, serangan terhadap komandan Pasukan Quds Korps IRGC, Qassem Soleimani melanggar norma-norma hukum internasional. Hal itu disampaikan Lavrov saat melakukan pembicaraan melalui sambungan telepon dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Mike Pompeo.
"Mereka (Lavrov dan Pompeo) telah membahas situasi terkait dengan pembunuhan komandan Pasukan Penjaga Revolusi Iran Qasem Soleimani oleh militer AS dalam serangan udara di bandara Baghdad," kata Kementerian Luar Negeri Rusia, seperti dilansir Tass pada Minggu (5/1/2020).
"Lavrov menekankan bahwa tindakan sengaja dari negara anggota PBB untuk menghilangkan pejabat negara anggota PBB lainnya, terutama di wilayah negara berdaulat ketiga tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya, secara terang-terangan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional dan harus dikutuk," sambungnya.
Menurut kementerian itu, dalam pembicaraan tersebut Lavrov juga telah meminta Washington untuk meninggalkan taktik berdasarkan pemaksaan yang melanggar hukum dan untuk menyelesaikan masalah melalui negosiasi.
"Lavrov a telah menunjukkan bahwa langkah AS ini penuh dengan konsekuensi serius bagi perdamaian dan keamanan di kawasan itu dan bahwa langkah itu tidak membantu upaya menemukan solusi bagi masalah-masalah sulit yang terakumulasi di Timur Tengah," ujarnya.
"Sebaliknya, itu mengarah ke gelombang eskalasi baru. Moskow mendesak Washington untuk meninggalkan taktik pemaksaan yang melanggar hukum untuk mencapai tujuannya di arena internasional dan untuk menyelesaikan masalah di meja perundingan," tukasnya.
"Mereka (Lavrov dan Pompeo) telah membahas situasi terkait dengan pembunuhan komandan Pasukan Penjaga Revolusi Iran Qasem Soleimani oleh militer AS dalam serangan udara di bandara Baghdad," kata Kementerian Luar Negeri Rusia, seperti dilansir Tass pada Minggu (5/1/2020).
"Lavrov menekankan bahwa tindakan sengaja dari negara anggota PBB untuk menghilangkan pejabat negara anggota PBB lainnya, terutama di wilayah negara berdaulat ketiga tanpa memberikan pemberitahuan sebelumnya, secara terang-terangan melanggar prinsip-prinsip hukum internasional dan harus dikutuk," sambungnya.
Menurut kementerian itu, dalam pembicaraan tersebut Lavrov juga telah meminta Washington untuk meninggalkan taktik berdasarkan pemaksaan yang melanggar hukum dan untuk menyelesaikan masalah melalui negosiasi.
"Lavrov a telah menunjukkan bahwa langkah AS ini penuh dengan konsekuensi serius bagi perdamaian dan keamanan di kawasan itu dan bahwa langkah itu tidak membantu upaya menemukan solusi bagi masalah-masalah sulit yang terakumulasi di Timur Tengah," ujarnya.
"Sebaliknya, itu mengarah ke gelombang eskalasi baru. Moskow mendesak Washington untuk meninggalkan taktik pemaksaan yang melanggar hukum untuk mencapai tujuannya di arena internasional dan untuk menyelesaikan masalah di meja perundingan," tukasnya.
(esn)