Kim Jong-un Lanjutkan Tes Bom Nuklir, Sekjen PBB Sangat Prihatin
Kamis, 02 Januari 2020 - 13:52 WIB
Kim Jong-un Lanjutkan Tes Bom Nuklir, Sekjen PBB Sangat Prihatin
A
A
A
WASHINGTON - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un memutuskan akan melanjutkan uji coba bom nuklir dan rudal jarak jauh. Keputusan itu membuat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB Antonio Guterres "sangat prihatin".
"Sekretaris Jenderal sangat berharap tes itu tidak akan dilanjutkan, sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan yang relevan. Non-proliferasi tetap menjadi pilar mendasar keamanan nuklir global dan harus dilestarikan," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan hari Rabu yang dilansir Reuters, Kamis (2/1/2020).
"Keterlibatan diplomatik adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian berkelanjutan," lanjut Dujarric.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kim Jong-un mengatakan bahwa Pyongyang akan melanjutkan pengembangan program senjata nuklir dan memperkenalkan senjata strategis baru dalam waktu dekat. Kendati demikian, diktator muda ini tetap membuka pintu dialog dengan Amerika Serikat (AS).
Menurut Kim Jong-un, tidak ada alasan bagi Pyongyang untuk terikat lagi oleh moratorium yang dinyatakan sendiri atas uji coba bom nuklir dan rudal balistik antarbenua (ICBM). Dia mengeluhkan perilaku AS yang dia gambarkan gangster dan mempertahankan kebijakan bermusuhan, termasuk dengan terus mengadakan latihan perang bersama Korea Selatan, mengadopsi senjata canggih, dan menjatuhkan sanksi.
Dirinya berjanji untuk terus memperkuat senjata nuklir Korea Utara sebagai langkah pencegahan gangguan musuh. "Dunia akan menyaksikan senjata strategis baru yang akan dimiliki oleh DPRK dalam waktu dekat," kata Jong-un, yang menggunakan singkatan nama resmi negaranya, Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).
"Pencegah nuklir yang kuat yang mampu menahan ancaman nuklir dari AS dan menjamin keamanan jangka panjang kami," ujarnya.
Presiden AS Donald Trump—yang pada 2018 jadi pemimpin pertama Amerika yang bertemu dengan seorang pemimpin Korea Utara—mengatakan Kim Jong-un telah menandatangani kontrak denuklirisasi. Trump telah berulang kali menunjuk moratorium uji coba senjata nuklir dan rudal jarak jauh Korut yang berlaku sejak 2017, sebagai tanda bahwa kebijakan keterlibatannya dengan Korea Utara berhasil.
Bulan lalu, Pyongyang mengancam bahwa Washington mungkin akan menerima "hadiah Natal" yang tak mengenakkan jika gagal menawarkan konsesi baru dalam pembicaraan denuklirisasi.
Para ahli Korea Utara mengatakan bahwa pernyataan Kim—yang dibuat selama pidato pleno selama berjam-jam—kemungkinan diarahkan pada partai, militer, dan pejabat pemerintah di Korea Utara. Pidato Kim itu dianggap sebagai sinyal bahwa negara itu bersiap menghadapi periode kesulitan ekonomi yang lain ketika menghadapi kebuntuan panjang dengan Amerika Serikat.
Pemimpin Korea Utara tersebut melewatkan pidato Tahun Baru yang pada tahun-tahun sebelumnya dia lakukan.
"Poin utama, hampir pasti, bukanlah berita utama tentang pengembangan senjata atau kemungkinan dimulainya kembali pengujian (senjata)," kata Robert Carlin, pakar Korea Utara di kelompok think tank Stimson Center di Washington.
"Itu berarti mempersiapkan ekonomi dan orang-orang untuk konfrontasi jangka panjang dengan AS," ujarnya, seraya menambahkan bahwa pesan itu tidak lagi bekerja untuk meringankan sanksi.
"Sekretaris Jenderal sangat berharap tes itu tidak akan dilanjutkan, sejalan dengan resolusi Dewan Keamanan yang relevan. Non-proliferasi tetap menjadi pilar mendasar keamanan nuklir global dan harus dilestarikan," kata juru bicara Guterres, Stephane Dujarric, dalam sebuah pernyataan hari Rabu yang dilansir Reuters, Kamis (2/1/2020).
"Keterlibatan diplomatik adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian berkelanjutan," lanjut Dujarric.
Seperti diberitakan sebelumnya, Kim Jong-un mengatakan bahwa Pyongyang akan melanjutkan pengembangan program senjata nuklir dan memperkenalkan senjata strategis baru dalam waktu dekat. Kendati demikian, diktator muda ini tetap membuka pintu dialog dengan Amerika Serikat (AS).
Menurut Kim Jong-un, tidak ada alasan bagi Pyongyang untuk terikat lagi oleh moratorium yang dinyatakan sendiri atas uji coba bom nuklir dan rudal balistik antarbenua (ICBM). Dia mengeluhkan perilaku AS yang dia gambarkan gangster dan mempertahankan kebijakan bermusuhan, termasuk dengan terus mengadakan latihan perang bersama Korea Selatan, mengadopsi senjata canggih, dan menjatuhkan sanksi.
Dirinya berjanji untuk terus memperkuat senjata nuklir Korea Utara sebagai langkah pencegahan gangguan musuh. "Dunia akan menyaksikan senjata strategis baru yang akan dimiliki oleh DPRK dalam waktu dekat," kata Jong-un, yang menggunakan singkatan nama resmi negaranya, Republik Rakyat Demokratik Korea (DPRK).
"Pencegah nuklir yang kuat yang mampu menahan ancaman nuklir dari AS dan menjamin keamanan jangka panjang kami," ujarnya.
Presiden AS Donald Trump—yang pada 2018 jadi pemimpin pertama Amerika yang bertemu dengan seorang pemimpin Korea Utara—mengatakan Kim Jong-un telah menandatangani kontrak denuklirisasi. Trump telah berulang kali menunjuk moratorium uji coba senjata nuklir dan rudal jarak jauh Korut yang berlaku sejak 2017, sebagai tanda bahwa kebijakan keterlibatannya dengan Korea Utara berhasil.
Bulan lalu, Pyongyang mengancam bahwa Washington mungkin akan menerima "hadiah Natal" yang tak mengenakkan jika gagal menawarkan konsesi baru dalam pembicaraan denuklirisasi.
Para ahli Korea Utara mengatakan bahwa pernyataan Kim—yang dibuat selama pidato pleno selama berjam-jam—kemungkinan diarahkan pada partai, militer, dan pejabat pemerintah di Korea Utara. Pidato Kim itu dianggap sebagai sinyal bahwa negara itu bersiap menghadapi periode kesulitan ekonomi yang lain ketika menghadapi kebuntuan panjang dengan Amerika Serikat.
Pemimpin Korea Utara tersebut melewatkan pidato Tahun Baru yang pada tahun-tahun sebelumnya dia lakukan.
"Poin utama, hampir pasti, bukanlah berita utama tentang pengembangan senjata atau kemungkinan dimulainya kembali pengujian (senjata)," kata Robert Carlin, pakar Korea Utara di kelompok think tank Stimson Center di Washington.
"Itu berarti mempersiapkan ekonomi dan orang-orang untuk konfrontasi jangka panjang dengan AS," ujarnya, seraya menambahkan bahwa pesan itu tidak lagi bekerja untuk meringankan sanksi.
(mas)
