Eks Sekjen PBB: De Facto, Trump Beri Korut Status Negara Nuklir

SEOUL - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PBB, Ban Ki-moon mengatakan, Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong-un memainkan ego dan kegemaran Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untukselebrasi selama pertemuan puncak empat mata di tahun 2018 dan 2019. Ia juga menyebut Pemimpin Kourt tersebut tampaknya telah berhasil memperoleh status negara nuklir secara de facto.

Dalam sebuah wawancara dengan TIME100 Talks, Ban Ki-moon mengatakan bahwa ia "sangat khawatir" tentang uji coba rudal yang sedang berlangsung di Korut, dan AS telah mengubah posisinya tentang perilaku yang dapat diterima rezim Pyongyang.

“Presiden Trump telah mengatakan bahwa tidak apa-apa jika (Korea Utara) menguji beberapa rudal jarak kecil, karena tidak dapat mencapai benua Amerika. Ini bukan hanya keamanan dan keselamatan benua Amerika. Ini adalah keselamatan, keamanan, dan ancaman bagi seluruh umat manusia," kata pria asal Korea Selatan (Korsel) seperti dikutip dari Time, Rabu (17/6/2020).

Trump dan Kim Jong-un telah bertemu tiga kali, sekali di Singapura pada Juni 2018, di Hanoi, Vietnam pada Februari 2019, dan di zona demiliterisasi antara Korut dan Korsel pada Juni 2019. Langkah Trump ke wilayah Korut menandai Presiden AS pertama, meskipun komentator telah mencatat bahwa ada sedikit kemajuan pada proses denuklirisasi Korut sejak itu.

"Presiden Trump telah mampu memberikan kontribusi yang baik, tetapi pada saat ini, sayangnya, dengan hanya memberikan pertemuan puncak tiga kali, (itu) mungkin bermain untuk ego Trump dan kegemarannya untuk perayaan, dan Kim Jong-un tampaknya telah berhasil memperoleh status negara nuklir (secara) de facto,” urai Ban.

"Sekarang, secara memalukan, kita melihat beberapa ketiadaan kepemimpinan Amerika sejak pemerintahan Donald Trump dimulai," kata Ban.

Ia menambahkan bahwa AS mundur dari membantu dunia mengatasi masalah global pada saat kepemimpinannya sangat dibutuhkan.

Mengacu pada "pemimpin oportunistik" di AS, Brasil dan Asia Tenggara khususnya, Ban mengutuk populisme, dengan mengatakan bahwa tokoh-tokoh tertentu mengeksploitasi kemarahan pada ketidaksetaraan masyarakat untuk membingkai globalisme (dan PBB) sebagai musuh nilai-nilai nasional.

“Serangan terhadap PBB bukanlah hal baru. (Para pemimpin ini) menggunakan kemarahan orang-orang di lapangan, ”kata Ban, seraya menambahkan bahwa tingkat xenofobia, rasisme, anti-Semitisme, dan seksisme telah meningkat secara global seiring dengan meningkatnya populisme.

Ban mendesak negara-negara kuat untuk bekerja bersama untuk mengatasi tantangan global, dengan mencatat penarikan AS dari Dewan HAM PBB pada 2018, UNESCO pada 2019, dan Perjanjian Paris tentang perubahan iklim, yang mana Ban memimpin upaya selama masa jabatannya di PBB dari 2007 hingga 2016.